DPC Gerindra Tapteng Mundur dari Sikap Bersama Pemakzulan Bupati Masinton
Baca dalam 60 detik
- DPC Gerindra Tapanuli Tengah resmi mencabut dukungannya terhadap wacana pemakzulan Bupati Masinton Pasaribu yang digagas lima partai.
- Langkah ini diambil setelah DPD Gerindra Sumut menilai pernyataan tersebut keluar dari koordinasi partai dan menekankan fokus pada pemulihan pascabencana.
- Bupati Masinton merespons dengan mengajak seluruh elemen menghentikan tarik-menarik politik dan memprioritaskan pembangunan daerah.
Ketegangan politik di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) mereda setelah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra secara resmi menarik diri dari sikap bersama lima partai yang mewacanakan pemakzulan Bupati Masinton Pasaribu. Penarikan ini diumumkan langsung oleh Ketua DPC Gerindra Tapteng, Hazmi Arif Simatupang, dalam sebuah video yang beredar Selasa (8/9/2026).
Lima partai—Gerindra, NasDem, Golkar, PKB, dan PAN—sebelumnya menyatakan kekecewaan terhadap kepemimpinan Masinton yang dinilai lalai dan lemah, terutama terkait penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang baru mencapai 30 persen hingga Agustus. Tuduhan tersebut memicu spekulasi adanya upaya politik untuk menjatuhkan bupati di tengah masa pemulihan bencana.
Namun, langkah DPC Gerindra menarik pernyataan ini menunjukkan adanya perbedaan sikap di internal partai. Ketua DPD Gerindra Sumatera Utara, Ade Jona Prasetyo, menegaskan bahwa pernyataan DPC Tapteng sebelumnya tidak terkoordinasi dengan DPD maupun DPP. "Gerindra mendukung stabilitas jalannya pemerintahan di Tapteng," ujarnya, seraya mengajak semua pihak bersatu untuk pemulihan pascabencana.
Bupati Masinton Pasaribu, yang juga kader PDI-P, merespons wacana tersebut dengan menekankan pentingnya menghentikan tarik-menarik kepentingan politik. Dalam keterangan tertulisnya, ia mengajak seluruh elemen politik, lembaga pemerintahan, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan untuk fokus pada pemulihan bencana dan pembangunan daerah. "Perbedaan pandangan, kritik, dan pengawasan merupakan bagian dari demokrasi," katanya.
Masinton juga membeberkan progres penanganan pascabencana, termasuk penyaluran bantuan jaminan hidup yang telah menjangkau ribuan keluarga. Berdasarkan komunikasi dengan Kementerian Sosial, tahap berikutnya akan menjangkau lebih banyak warga pada September 2026. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tetap berupaya menjalankan roda pemerintahan meski diterpa isu politik.
Konflik antara eksekutif dan legislatif di daerah memang kerap terjadi, namun kasus di Tapteng ini menarik karena melibatkan partai politik yang seharusnya menjadi mitra pemerintah. Penarikan diri Gerindra bisa jadi sinyal bahwa tekanan politik mulai mengendur, atau justru menjadi strategi untuk mengkonsolidasikan kekuatan sebelum langkah selanjutnya. Yang jelas, stabilitas politik sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan daerah yang baru dilanda bencana.
Ke depan, pertanyaannya adalah apakah partai-partai lain akan tetap pada sikap awal mereka atau mengikuti jejak Gerindra. Jika wacana pemakzulan terus digulirkan, proses pemerintahan dan pemulihan bencana di Tapteng berisiko terhambat. Sebaliknya, jika semua pihak dapat duduk bersama, ada peluang untuk membangun sinergi yang lebih baik antara eksekutif dan legislatif demi kesejahteraan masyarakat.
