Dapur di Atas Laut, Utang Menggunung: Skema Makan Gratis Prabowo Menjerat Investor

Di sebuah desa nelayan terpencil di Teluk Tomini, Sulawesi, dapur-dapur megah berdiri di atas panggung, lengkap dengan peralatan modern. Namun, di balik kemegahan itu, para pemiliknya kini dihantui rentenir dan utang yang menumpuk. Mereka adalah investor yang tergiur janji manis program makan gratis Presiden Prabowo Subianto, yang kini harus menanggung beban finansial akibat keterlambatan pembayaran dari pemerintah.

Sigit Buludawa, seorang pengacara berusia 34 tahun, adalah salah satu korban. Ia menghabiskan seluruh tabungan dan meminjam dari rentenir untuk membangun dapur senilai 1,8 miliar rupiah pada November lalu. Namun, hingga kini, ia belum menerima pembayaran apa pun, sementara bunganya terus berjalan. “Reputasi saya hancur dan kerugiannya sangat besar,” ujarnya.

Kisah Sigit bukanlah kasus isolasi. Berdasarkan wawancara dengan puluhan pemilik dapur dan dokumen yang ditinjau Reuters, setidaknya 400 investor telah membangun lebih dari 1.500 dapur di daerah terpencil dengan iming-iming penggantian biaya penuh plus keuntungan 100% selama empat tahun. Namun, pemerintah kemudian mengubah skema pembayaran beberapa kali, dari pembayaran penuh dalam 35-45 hari menjadi pembayaran bertahap, dan akhirnya menjadi insentif harian selama dua tahun.

Perubahan kebijakan ini dipicu oleh pemotongan anggaran yang signifikan. Anggaran program makan gratis dipangkas dari 335 triliun rupiah menjadi 268 triliun rupiah, lalu kembali dipotong menjadi 229 triliun rupiah. Puncaknya, pada Juni lalu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dipecat dan ditangkap atas dugaan korupsi, yang kemudian memicu kekacauan administratif. Para pemilik dapur kehilangan akses ke portal kontrak mereka, dan proses verifikasi menjadi tidak jelas.

Herwil Junaidi Harefa, ketua asosiasi pemilik dapur, mengungkapkan bahwa sekitar 700 dapur memiliki kontrak resmi yang menjamin pembayaran, tetapi 800 lainnya masih menunggu inspeksi. Banyak pemilik yang tertekan oleh tagihan bank dan rentenir, bahkan ada yang kehilangan peralatan karena disita. “Kami sebenarnya membantu pemerintah, mengapa mereka memperlakukan kami seperti ini?” keluhnya.

Program makan gratis yang menjadi andalan Prabowo ini memang ambisius: menyasar 83 juta penerima, termasuk anak sekolah dan ibu hamil. Namun, pelaksanaannya di lapangan menghadapi tantangan logistik yang sangat besar, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dengan ribuan pulau. Dapur-dapur yang dibangun di daerah terpencil seperti Torosiaje dan Sandalan, yang hanya bisa diakses dengan perahu, kini terbengkalai.

Para pengamat menilai masalah ini berakar pada tata kelola yang buruk. Ubaid Matraji dari Network for Education Watch menyoroti bahwa program ini lebih memprioritaskan kota-kota besar seperti Jakarta, sementara daerah yang paling membutuhkan justru terabaikan. “Daerah-daerah terpencil seperti Torosiaje dan Sandalan, yang penduduknya berpendapatan di bawah US$100 per bulan, adalah yang paling membutuhkan program ini,” katanya.

Di Sandalan, warga seperti Baiq Sriyono, ibu dari seorang balita, masih menanti kehadiran program tersebut. “Kami berharap program ini segera berjalan, bisa membantu anak-anak kami,” ujarnya. Sementara itu, para investor seperti Zaenuri Mustofa, yang terlilit utang 700 juta rupiah, mengaku kapok. “Saya sudah muak, tidak mau mengalaminya lagi,” katanya.

Pemerintah sendiri telah berjanji untuk mencari solusi. Kepala BGN yang baru, Sudaryono, mengatakan akan memprioritaskan dapur di daerah dengan angka stunting tinggi. Namun, hingga kini, belum ada kejelasan mengenai nasib para investor dan dapur-dapur yang telah dibangun. Pertanyaannya, mampukah pemerintah memperbaiki tata kelola program ini sebelum kepercayaan investor dan masyarakat semakin terkikis?