Sanksi AS Kian Menjerat, Iran Naikkan Harga Bensin hingga Dua Kali Lipat

Di tengah tekanan sanksi Amerika Serikat yang semakin menggurita, pemerintah Iran mengambil langkah berani dengan menaikkan harga bensin untuk golongan konsumen berpenghasilan menengah ke atas. Mulai 8 September, tarif untuk pemakaian di atas kuota bulanan akan melonjak dua kali lipat, sebuah keputusan yang sarat risiko politik di negara yang selama bertahun-tahun memanjakan warganya dengan bahan bakar murah.

Juru bicara pemerintah Iran, Fatemeh Mohajerani, mengumumkan bahwa harga bensin untuk tingkat ketiga—yang berlaku setelah konsumsi melebihi 110 liter per bulan—naik dari 5.000 toman menjadi 10.000 toman per liter. Adapun dua tingkat pertama, untuk pemakaian hingga 60 liter dan 60-110 liter, tetap dipertahankan masing-masing di angka 1.500 dan 3.000 toman per liter. Sistem kuota ini dirancang untuk melindungi konsumen kecil, namun membebankan biaya lebih besar bagi mereka yang menggunakan bahan bakar di atas kebutuhan normal.

Keputusan ini diambil di tengah kondisi ekonomi Iran yang kian tertekan. Nilai tukar rial di pasar gelap telah menembus 2,2 juta per dolar AS, jauh melemah dibandingkan posisi 1,7 juta sebelum konflik Timur Tengah pecah pada akhir Februari. Bahkan, pada April lalu, rial sempat menyentuh rekor terendah di angka 1,8 juta per dolar. Pelemahan ini memperparah inflasi dan menggerus daya beli masyarakat, menjadikan kenaikan harga BBM sebagai pukulan ganda bagi kelas menengah.

Langkah ini tidak bisa dilepaskan dari strategi Washington untuk "mencekik" perekonomian Iran. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, belum lama ini memaparkan rencana untuk menghentikan ekspor minyak Iran hingga titik nol, termasuk melalui blokade angkatan laut di pelabuhan-pelabuhan utama. Sanksi yang dijatuhkan sejak 2018, ketika AS keluar dari kesepakatan nuklir, kini diperketat dengan target langsung pada pendapatan negara. Iran, yang selama ini mengandalkan pendapatan minyak untuk membiayai subsidi, kini harus memutar otak menyeimbangkan anggaran di tengah berkurangnya pemasukan.

Bagi Indonesia, dinamika ini memberi pelajaran berharga. Indonesia, yang juga dikenal sebagai negara dengan subsidi energi besar, menghadapi dilema serupa setiap kali harga minyak dunia bergejolak atau nilai tukar rupiah melemah. Keputusan Iran menaikkan harga BBM secara bertingkat bisa menjadi studi kasus tentang bagaimana pemerintah menyeimbangkan populisme dan keberlanjutan fiskal. Namun, perlu dicatat bahwa situasi Iran jauh lebih ekstrem—di bawah sanksi total dan perang—sehingga pilihan kebijakannya lebih sempit.

Kebijakan ini juga menguji janji Presiden Masoud Pezeshkian, yang sebelumnya berkomitmen untuk tidak membebani rakyat. Dalam pernyataannya, Mohajerani mengakui bahwa berbagai angka sempat dibahas, namun keputusan akhir diambil berdasarkan janji presiden. Ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara kebutuhan fiskal dan tekanan politik domestik. Kenaikan harga BBM di Iran selalu memicu protes, seperti yang terjadi pada 2019 ketika demonstrasi besar pecah setelah harga bensin dinaikkan hingga 50 persen. Kini, dengan ekonomi yang lebih lemah, risiko gejolak sosial bisa lebih tinggi.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah Iran mampu bertahan menghadapi kombinasi sanksi, perang, dan ketidakstabilan ekonomi. Pemerintah Teheran mungkin akan mencari sumber pendapatan alternatif, seperti meningkatkan ekspor non-migas atau memperluas kerja sama dengan negara-negara seperti China dan Rusia. Namun, efektivitas langkah-langkah tersebut masih belum jelas. Sementara itu, rakyat Iran harus menanggung beban ganda: harga kebutuhan pokok yang terus naik dan nilai tukar yang merosot. Apakah kebijakan pahit ini akan menjadi awal dari reformasi ekonomi yang lebih luas, atau justru memicu krisis politik baru, masih menjadi tanda tanya besar.