MBG Watch Nilai Pemerintah Gagal Jamin Keamanan Pangan, Bandingkan dengan Brasil dan Finlandia

Gelombang keracunan pangan yang kembali menerpa program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah memantik kritik keras dari pegiat pemantau program. Mereka menilai pemerintah belum mampu memenuhi janji memberikan asupan bergizi yang aman bagi anak-anak sekolah, sebuah isu yang tak hanya soal gizi tetapi juga kepercayaan publik terhadap salah satu program unggulan pemerintah.

Data terbaru menunjukkan kejadian luar biasa (KLB) keracunan yang tersebar di tiga kabupaten Jawa Timur: Sidoarjo, Nganjuk, dan Jombang. Di Sidoarjo, 664 santri dan pelajar dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Sementara itu, Nganjuk mencatat 170 korban, dan Jombang menyusul dengan 250 siswa serta guru yang terdampak. Angka ini menjadi bukti bahwa persoalan keamanan pangan dalam MBG bukan lagi kasus sporadis, melainkan pola yang berulang.

Menanggapi situasi ini, Isnawati Hidayah, anggota MBG Watch, dalam wawancara dengan Tribunnews.com, Senin (7/9/2026), menyampaikan kekecewaannya. Ia menegaskan bahwa organisasinya tidak pernah menolak gagasan pemberian makanan bergizi gratis di sekolah. Justru, kata dia, banyak negara telah membuktikan keberhasilan program serupa. "Contohnya di Brasil, Finlandia, dan Jepang, program free school meal berhasil. Kami tidak menentang ide itu," ujarnya. Namun, yang menjadi sorotan adalah tata kelola MBG versi Indonesia yang dinilai gagal menghadirkan makanan aman.

Perbandingan dengan negara lain menjadi titik krusial. Di Brasil dan Finlandia, pengelolaan dapur sekolah tidak melibatkan politisi atau aparat keamanan. Sebaliknya, di Indonesia, keterlibatan TNI-Polri dan figur politik dalam rantai distribusi dinilai menciptakan konflik kepentingan. "Tidak ada skema seperti itu di negara lain. Kami menyayangkan hal ini," tegas Isna. Ia menambahkan bahwa program yang menyangkut hajat hidup anak-anak seharusnya dikelola dengan standar profesional dan bebas intervensi kepentingan.

Lebih jauh, MBG Watch menyoroti minimnya tahap uji coba sebelum program diperluas ke seluruh Indonesia. Isna menekankan pentingnya pendekatan bertahap: studi mendalam, piloting, baru kemudian ekspansi. "Jika niat baiknya adalah memberi makanan bergizi untuk anak, lakukan dengan benar. Piloting dulu, baru ekspansi," jelasnya. Ia juga mengingatkan bahwa infrastruktur kesehatan yang sudah ada, seperti Posyandu dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), bisa menjadi fondasi yang lebih kuat untuk intervensi gizi, dengan melibatkan ibu dan perempuan sebagai ujung tombak.

Kritik ini hadir di tengah upaya pemerintah memperluas cakupan MBG ke lebih banyak daerah. Namun, tanpa perbaikan sistemik, risiko keracunan berulang akan terus menghantui. Pertanyaan yang mengemuka: apakah pemerintah akan mengevaluasi total tata kelola program, atau justru memilih jalan pintas dengan menambah jumlah penerima manfaat? Jawabannya akan menentukan apakah MBG menjadi warisan positif atau sekadar simbol yang gagal memenuhi esensinya.