Puan Desak Respons Terpadu Pasca-Erupsi Anak Krakatau: Jangan Ada Daerah yang Terlantar

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk merespons erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda secara cepat dan terpadu, menyusul dampak yang telah melumpuhkan berbagai sektor vital sejak Sabtu malam, 5 September 2026. Dalam pernyataan resminya, Senin (7/9/2026), Puan menggarisbawahi bahwa keselamatan warga harus menjadi pertimbangan utama di tengah kekacauan yang dipicu hujan abu vulkanik.

Erupsi yang berlangsung selama dua hari terakhir itu tidak hanya mengancam permukiman, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi, pendidikan, dan transportasi di sejumlah daerah. Puan menilai kondisi ini menuntut hadirnya negara secara lebih nyata, bukan sekadar respons seremonial. "Pemerintah perlu bergerak cepat dan terpadu dalam menghadapi dampak erupsi yang telah memengaruhi kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kegiatan ekonomi masyarakat," ujarnya, mengutip keterangan yang disampaikan melalui laman resmi DPR.

Yang menjadi sorotan utama adalah kesenjangan kesiapan antarwilayah. Puan mengingatkan agar tidak ada daerah yang dibiarkan berjuang sendiri sementara daerah lain memiliki stok logistik dan layanan yang memadai. Ia secara eksplisit menekankan bahwa seluruh warga, di provinsi mana pun, berhak memperoleh perlindungan yang setara. "Tidak boleh ada daerah yang siap dengan stok dan layanan memadai, sementara daerah lain membiarkan masyarakat kekurangan kebutuhan dasar," tegasnya.

Di luar logistik, politikus dari PDIP itu juga menyoroti aspek jaminan layanan publik yang kerap terabaikan saat bencana. Ia meminta pemerintah memberikan kepastian bagi warga di kawasan berisiko untuk mencapai tempat aman, memastikan layanan kesehatan tetap berjalan, memberikan kejelasan jadwal perjalanan bagi penumpang, serta menjamin anak-anak tidak kehilangan hak pendidikannya di tengah kondisi darurat. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti pada distribusi masker semata, melainkan harus menyentuh pemulihan fungsi sosial secara menyeluruh.

Seruan Puan ini datang di tengah meningkatnya kekhawatiran publik akan kesiapan aparatur dalam menghadapi bencana hidrometeorologi dan vulkanik yang kian sering terjadi. Meski bencana alam sulit dicegah, Puan mengingatkan bahwa dampaknya terhadap rakyat bisa diminimalisir jika negara hadir lebih cepat. "Bencana memang tidak dapat dicegah, tetapi dampak yang disebabkan terhadap rakyat dapat diminimalisir dengan kehadiran Negara yang lebih cepat," katanya, menyiratkan kritik terhadap kelambanan birokrasi yang kerap menjadi keluhan saat tanggap darurat.

Bagi Indonesia, peristiwa ini menjadi ujian nyata bagi koordinasi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam hal pendistribusian bantuan dan evakuasi. Pengalaman erupsi sebelumnya menunjukkan bahwa keterlambatan respons sering kali memperparah penderitaan warga, baik dari sisi kesehatan akibat paparan abu vulkanik maupun ekonomi akibat terhentinya aktivitas produktif. Dengan adanya desakan dari pimpinan legislatif, publik kini menanti langkah konkret pemerintah, termasuk kesiapan anggaran dan personel di lapangan.

Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah apakah pemerintah akan menyusun protokol penanganan yang lebih adaptif untuk gunung berapi yang berstatus aktif seperti Anak Krakatau, atau kembali mengandalkan pendekatan reaktif yang selama ini dinilai lamban. DPR, melalui alat kelengkapan dewan, berjanji akan mengawal setiap kebijakan yang diambil. Namun, efektivitas pengawasan tersebut hanya akan teruji ketika warga di daerah terdampak benar-benar merasakan perbaikan layanan dalam hitungan hari, bukan minggu.