Erupsi Serentak di Sejumlah Gunung, Mbah Rono Ingatkan Kepala Daerah soal Peta Risiko

Lima gunung api di Indonesia menunjukkan peningkatan aktivitas dalam waktu yang hampir bersamaan, memantik kekhawatiran publik dan mendorong pakar vulkanologi untuk mengingatkan pemerintah daerah agar serius menggunakan peta risiko geologi dalam setiap perencanaan wilayah. Rentetan erupsi yang terjadi di Anak Krakatau, Sinabung, Merapi, Gunung Ibu, dan Ili Lewotolok menjadi pengingat bahwa Indonesia berada di kawasan cincin api yang selalu bergolak.

Surono, yang akrab disapa Mbah Rono, menilai bahwa kepala daerah memiliki peran krusial yang sering kali kurang dioptimalkan: menerjemahkan peta rawan bencana menjadi kebijakan tata ruang yang melindungi warga. Menurutnya, dokumen pemetaan risiko sebenarnya telah tersedia di setiap pemerintah daerah, namun implementasinya masih jauh dari harapan. Ia mencontohkan objek vital seperti Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Raden Inten yang berada dalam jangkauan sebaran abu vulkanik, sehingga penataan wilayah harus mempertimbangkan potensi gangguan tersebut.

Dalam wawancara dengan CNBC Indonesia, Senin (7/9/2026), Mbah Rono menegaskan bahwa wewenang untuk membatasi aktivitas publik di zona berbahaya, seperti pendakian gunung, sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. "Vulkanologi tidak punya hak untuk melarang atau mengizinkan," ujarnya, menggarisbawahi bahwa rekomendasi ilmiah hanya akan efektif jika dieksekusi oleh pemegang kebijakan. Hal ini menjadi catatan penting, terutama bagi daerah yang memiliki gunung api aktif namun belum memiliki regulasi ketat tentang jarak aman permukiman.

Fenomena erupsi yang terjadi serentak ini, menurut Mbah Rono, bukanlah sesuatu yang anomali. Setiap gunung memiliki dapur magma dan tekanan yang berbeda, sehingga kebetulan waktu letusan tidak menunjukkan keterkaitan satu sama lain. Khusus untuk Anak Krakatau, aktivitas saat ini merupakan bagian dari fase pertumbuhan alami tubuh gunung setelah longsor besar pada 2018 lalu. Namun, ia mengingatkan bahwa risiko utama bukanlah letusan itu sendiri, melainkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang langkah evakuasi yang tepat.

Kepanikan yang muncul di tengah masyarakat, lanjut Mbah Rono, adalah akibat dari minimnya sosialisasi dan ketidaktahuan akan prosedur darurat. Ia mendorong pemerintah daerah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk meningkatkan edukasi publik, terutama bagi warga yang tinggal di lereng gunung dan aliran sungai. "Kepanikan itu ada karena kejadiannya tidak setiap hari. Tidak mendengar informasi harus berbuat apa jika terjadi kesulitan," jelasnya.

Bagi Indonesia, peristiwa ini menjadi ujian nyata bagi efektivitas sistem mitigasi bencana yang selama ini dirancang. Pertanyaannya, apakah para kepala daerah akan menjadikan peta risiko sebagai pedoman utama dalam pembangunan, atau justru mengabaikannya demi kepentingan ekonomi jangka pendek? Dengan meningkatnya frekuensi erupsi yang mungkin terjadi akibat dinamika geologi, kesiapan pemerintah daerah dalam merespons rekomendasi para ahli akan menentukan seberapa besar dampak yang mampu diminimalisir.