Gelar Sarjana Melimpah, Lapangan Kerja Sempit: Ketimpangan yang Memicu Gelombang Protes Kaum Muda India

Di tengah deru pertumbuhan ekonomi India yang kerap dipuji sebagai salah satu yang tercepat di dunia, tersimpan ironi pahit: jutaan lulusan perguruan tinggi kesulitan mendapatkan pekerjaan layak. Gelombang protes yang dipicu oleh kebocoran soal ujian negara dalam beberapa pekan terakhir telah menjadi katup pelepas frustrasi yang lebih dalam—yakni kegagalan sistem dalam menjembatani dunia pendidikan dengan kebutuhan industri.

Kisah Vivek Kumar Jaiswal, 28 tahun, yang tiga tahun menyandang gelar magister bahasa Hindi namun hanya mampu melamar pekerjaan call center atau entri data dengan upah maksimal US$120 per bulan, menggambarkan realitas pahit tersebut. "Gelar saya terasa sia-sia di pasar kerja ini. Saya bersaing dengan mereka yang putus sekolah," keluhnya, seperti dikutip Channel News Asia. Ia dan dua saudaranya menggantungkan hidup pada penghasilan sang ayah yang menjadi pengemudi autorickshaw.

Fenomena ini bukan sekadar anekdot. Laporan Azim Premji University yang dirilis Maret lalu mengungkapkan bahwa antara 2004 hingga 2023, India rata-rata menghasilkan sekitar 5 juta lulusan per tahun. Namun, pertumbuhan lapangan kerja bagi lulusan hanya sekitar 2,8 juta per tahun. Konsekuensinya, hampir 40 persen lulusan berusia 25 tahun ke bawah menganggur, sementara kelompok usia 25-29 tahun memiliki tingkat pengangguran sekitar 20 persen.

Ekonom Rosa Abraham, profesor asosiasi di universitas tersebut dan salah satu penulis laporan, menjelaskan bahwa banyak lulusan yang berhasil mendapatkan pekerjaan justru terjebak dalam pekerjaan informal dengan upah rendah dan tidak menentu. "Penciptaan lapangan kerja melambat," ujarnya. Lebih mengkhawatirkan lagi, ia mencatat adanya fenomena pekerja yang kembali ke sektor pertanian—sebuah pembalikan dari transformasi struktural yang seharusnya terjadi seiring pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah India telah memperluas program magang dan pemagangan untuk membantu kaum muda memasuki dunia kerja. Namun, Abraham menilai upaya tersebut belum sebanding dengan skala masalah. Data resmi menunjukkan tingkat pengangguran pemuda turun pada Juli lalu menjadi 15,6 persen, tetapi angka itu masih tiga kali lipat dari tingkat pengangguran nasional. Isu ini pun menjadi tekanan politik yang semakin nyata; Presiden Kongres Mallikarjun Kharge mengecam pemerintahan Narendra Modi atas pengangguran dan kenaikan harga kebutuhan pokok, menuduhnya "merusak" jalur dari pendidikan menuju pekerjaan.

Di tengah situasi yang sudah pelik, kecerdasan buatan (AI) menambah lapisan ketidakpastian baru. AI mengubah bentuk pekerjaan entry-level yang selama ini menjadi pintu masuk lulusan baru. Survei Ekonomi India, tinjauan tahunan pemerintah, telah mengakui adanya ketidaksesuaian antara pelatihan yang diberikan dan kebutuhan industri. Kisah Shubh Kansara, lulusan teknik yang menganggur setahun sebelum akhirnya bekerja di luar bidangnya, menjadi bukti nyata. "Saat wawancara, mereka mengharapkan lulusan baru menguasai teknologi tertentu. Semua itu tidak diajarkan di universitas," tuturnya. Orang tuanya telah menginvestasikan banyak tabungan untuk pendidikannya, namun kenyataannya, gelar teknik tidak otomatis membuka pintu menuju pekerjaan impian.

Fenomena ini sejatinya bukan hanya milik India. Indonesia, dengan bonus demografi dan jumlah lulusan perguruan tinggi yang terus meningkat, menghadapi tantangan serupa. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat pengangguran terbuka untuk lulusan diploma dan universitas masih berada di atas rata-rata nasional. Kesenjangan antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan industri, serta disrupti teknologi, menjadi pekerjaan rumah yang tak kalah mendesak. Apakah Indonesia akan belajar dari pengalaman India, atau justru mengulangi kesalahan yang sama?