Ancaman Trump atas Greenland Bayangi Referendum Islandia: EU atau Kedaulatan?

Hasil penghitungan awal referendum di Islandia menunjukkan mayoritas tipis warga menolak usulan pemerintah untuk membuka kembali negosiasi aksesi ke Uni Eropa. Berdasarkan data yang dirilis penyiar publik RUV, dari 152.000 suara yang masuk dari total 270.000 pemilih terdaftar, 50,1 persen memilih "tidak", sementara 49,9 persen mendukung. Referendum yang digelar Minggu (30/8/2026) ini berlangsung di tengah bayang-bayang ancaman Presiden AS Donald Trump terhadap Greenland, wilayah otonom Denmark yang berjarak hanya 290 kilometer dari Islandia.

Kekhawatiran akan ekspansi AS di kawasan Atlantik Utara menjadi pemicu utama pemerintah Islandia mempercepat rencana referendum yang semula dijadwalkan tahun depan. Koalisi pemerintah yang berhaluan kiri, yang berkuasa sejak 2024, menilai keanggotaan EU dapat menjadi tameng diplomatik jika Trump suatu saat melirik Islandia. "Kami tidak bisa lagi mempercayai AS," ujar Hildur Knútsdóttir, seorang penulis fiksi horor yang mendukung keanggotaan EU, kepada media lokal.

Isu keanggotaan EU sebenarnya bukan hal baru bagi Islandia. Negara yang merdeka dari Denmark pada 1944 ini pernah mengajukan diri menjadi anggota pada 2010, namun prosesnya dihentikan lima tahun kemudian. Kekhawatiran utama saat itu—dan masih relevan hingga kini—adalah kebijakan perikanan bersama EU yang dianggap akan mengancam industri perikanan Islandia yang menjadi tulang punggung ekonomi. Jika bergabung, Islandia harus membuka perairannya bagi kapal-kapal nelayan Spanyol, Belanda, dan negara anggota lainnya. Pemerintah telah mengisyaratkan akan mencari pengecualian khusus, bahkan mungkin opt-out penuh dari kebijakan tersebut.

Perdana Menteri Kristrún Frostadóttir berulang kali menegaskan bahwa referendum ini bukan keputusan final. "Ini bukan pemilihan tentang keanggotaan atau adaptasi, karena akan ada referendum lain jika hasilnya setuju," katanya dalam kampanye. Namun, jika hasil "tidak" yang menang, para analis memperkirakan isu EU akan kembali menguap setidaknya untuk satu generasi.

Di balik angka-angka tersebut, ada dimensi identitas nasional yang kuat. Islandia memiliki sejarah panjang mempertahankan kedaulatan, termasuk memenangkan "Perang Kod" melawan Inggris pada 1970-an. Bagi banyak warga, ikan bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan warisan budaya yang diwariskan turun-temurun. Mantan Perdana Menteri Katrín Jakobsdóttir, yang kini menentang keanggotaan, menilai Islandia sudah menikmati manfaat integrasi Eropa tanpa harus mengorbankan kedaulatan. "Saya pikir Islandia lebih baik berada di luar EU, dalam kolaborasi erat dengan EU," katanya kepada The Associated Press.

Bagi Indonesia, dinamika referendum ini menawarkan pelajaran tentang bagaimana negara kecil menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan geopolitik. Di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia juga menghadapi tekanan dari kekuatan besar, terutama terkait kebijakan di Laut Natuna Utara. Keputusan Islandia untuk mempertimbangkan kembali aliansi keamanan menunjukkan bahwa negara-negara kecil semakin sadar akan pentingnya diversifikasi mitra strategis. Namun, seperti halnya nelayan Islandia yang khawatir kehilangan akses perikanan, Indonesia juga harus cermat dalam merumuskan kebijakan yang melindungi kepentingan nasional di tengah persaingan global.

Hasil akhir referendum masih menunggu penghitungan suara yang belum selesai. Jika warga Islandia akhirnya memilih "ya", negosiasi dengan Komisi Eropa akan menjadi proses panjang yang penuh tantangan, terutama dalam isu perikanan. Namun, jika "tidak" yang menang, pertanyaan besarnya adalah: bagaimana Islandia akan menghadapi potensi ancaman dari AS tanpa payung EU? Atau, mungkinkah kekhawatiran terhadap Trump mereda seiring berakhirnya masa jabatannya? Hanya waktu yang bisa menjawab, tetapi keputusan Islandia kali ini akan menjadi preseden bagi negara-negara kecil lain yang bergulat dengan isu kedaulatan di tengah dunia yang semakin tidak pasti.