Jepang Kirim Helikopter Water Bombing, ISPU Kalimantan Tembus 1.108

Jakarta — Jepang menawarkan bantuan operasi pengeboman air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, di tengah memburuknya kualitas udara yang mencapai level membahayakan. Tawaran ini datang saat Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di sejumlah wilayah Kalimantan melonjak melewati angka 1.000, jauh di atas ambang batas normal.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, mengungkapkan bahwa bantuan tersebut mencakup tiga helikopter, termasuk satu unit Chinook. Rencananya, operasi akan dimulai pada 10 September. "Persiapan sedang berjalan, termasuk survei lokasi, dengan diskusi difokuskan pada aspek operasional misi pengeboman air di Kalimantan," ujarnya dalam konferensi pers daring, Sabtu (29/8).

Data terbaru Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan ISPU di Jekan Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, mencapai 1.108 pada pukul 16.55 WIB Sabtu, sementara Pontianak Tenggara di Kalimantan Barat menyentuh 1.075. Kedua angka tersebut masuk kategori berbahaya, yang dapat memicu gangguan pernapasan serius bagi warga sekitar.

BNPB juga melaporkan 9.242 titik panas tersebar di Kalimantan Barat, Tengah, dan Selatan. Kalimantan Barat mencatat kenaikan paling tajam, dengan tambahan 1.629 titik panas sehingga totalnya menjadi 3.371. Secara keseluruhan, terdapat 171 titik api yang terpantau di ketiga provinsi tersebut.

Kondisi ini menjadi ujian bagi kesiapan Indonesia dalam menghadapi musim kemarau yang diperparah oleh fenomena El Nino. Meskipun operasi modifikasi cuaca berhasil menurunkan hujan di sebagian Sumatra, seperti Riau, Sumatra Selatan, Jambi, dan Lampung, upaya serupa gagal dilakukan di Kalimantan Tengah dan Selatan karena minimnya awan yang cocok. Hal ini menunjukkan keterbatasan teknologi dalam mengatasi kekeringan ekstrem.

Bagi warga Indonesia, terutama di Kalimantan, kabut asap bukan sekadar gangguan kesehatan, tetapi juga ancaman ekonomi. Sekolah terpaksa diliburkan, penerbangan terganggu, dan aktivitas perkebunan terhambat. Pemerintah pusat pun terus mengerahkan sumber daya, termasuk 3,5 juta liter air yang telah dijatuhkan di enam provinsi prioritas.

"Bantuan internasional seperti dari Jepang ini penting, tetapi solusi jangka panjang justru terletak pada pencegahan kebakaran dan penegakan hukum bagi pembakar lahan," ujar seorang analis lingkungan yang enggan disebutkan namanya.

Ke depan, kerja sama dengan Jepang diharapkan dapat mempercepat pemadaman, namun pertanyaan yang menggantung adalah: akankah upaya ini cukup untuk mengatasi luasnya area yang terbakar? Atau justru dibutuhkan strategi yang lebih radikal, seperti moratorium pembukaan lahan gambut dan penguatan sanksi bagi korporasi yang lalai? Musim kemarau belum berakhir, dan langkah-langkah konkret dalam beberapa pekan ke depan akan menentukan apakah bencana kabut asap tahun ini akan berulang seperti tragedi 2015.