Survei Mainichi: Popularitas Kabinet Takaichi Mandek di 41% Meski Canangkan Pemangkasan Pajak Konsumsi

Jakarta, LyndHub — Dukungan publik terhadap kabinet Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi kembali menemui jalan buntu. Berdasarkan jajak pendapat nasional yang digelar harian Mainichi Shimbun pada 22–23 Agustus lalu, tingkat kepuasan terhadap kabinet hanya bertahan di angka 41 persen—sama dengan survei sebelumnya dan menjadi yang terendah sejak pemerintahan ini dilantik pada Oktober 2025. Angka ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan populis yang diluncurkan belum mampu menggeser sentimen publik yang cenderung skeptis.

Di sisi lain, tingkat ketidakpuasan tercatat 44 persen, juga tidak berubah dari survei Juli. Yang menarik, kebijakan unggulan pemerintah—pemangkasan tarif pajak konsumsi untuk makanan dan minuman dari 8 persen menjadi 1 persen selama dua tahun mulai April mendatang—gagal menarik simpati. Hanya 33 persen responden yang menyetujui langkah tersebut, sementara 47 persen menolaknya. Padahal, kebijakan ini dirancang untuk meringankan beban ekonomi rumah tangga di tengah tekanan biaya hidup.

Persoalan utama yang mengganjal adalah ketiadaan sumber pendapatan alternatif untuk menutup potensi kehilangan penerimaan negara yang diperkirakan mencapai 5 triliun yen (sekitar Rp520 triliun) per tahun. Sebanyak 66 persen responden menilai pemerintah wajib memaparkan sumber dana pengganti, jauh melampaui 21 persen yang menganggapnya tidak perlu. Ketidakjelasan ini memicu kekhawatiran tentang kesinambungan fiskal Jepang dalam jangka menengah.

Ketika ditanya tentang rencana mengembalikan tarif pajak ke 8 persen setelah dua tahun, hanya 25 persen yang mendukung, sementara 35 persen menolak, dan 39 persen menyatakan tidak bisa memutuskan. Angka ini menunjukkan bahwa publik masih gamang terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah. Para analis menilai bahwa tanpa skema pendanaan yang transparan, pemangkasan pajak justru berisiko menjadi bumerang politik bagi Takaichi.

Keputusan Takaichi untuk tidak mengunjungi Kuil Yasukuni pada peringatan 15 Agustus—hari berakhirnya Perang Dunia II—justru menuai respons beragam. Sebanyak 33 persen menyetujui langkahnya memberikan doa dari jarak jauh, 29 persen menolak, dan 36 persen memilih tidak tahu. Sikap ini tampaknya merupakan upaya untuk menyeimbangkan tekanan dari kelompok konservatif dan tuntutan negara-negara tetangga, namun belum berhasil meredam kritik.

Dalam isu penanganan gempa Kumamoto yang terjadi pada 28 Juli, 36 persen responden menilai respons pemerintah sudah tepat, sementara 27 persen menilai sebaliknya. Kunjungan perdana menteri dengan helikopter pada 3 Agustus—enam hari setelah gempa—juga memicu perdebatan: 34 persen mengapresiasi, tetapi 36 persen menganggapnya tidak memadai. Hal ini menunjukkan bahwa publik menaruh ekspektasi tinggi pada kecepatan dan ketepatan respons pemerintah dalam situasi darurat.

Isu lain yang tak kalah penting adalah pembahasan mengenai jumlah anggota keluarga kekaisaran. Kaisar Naruhito dalam konferensi pers menyatakan harapannya agar diskusi tersebut menghasilkan sesuatu yang mendapat pemahaman rakyat. Namun, 63 persen responden menilai revisi Undang-Undang Rumah Tangga Kekaisaran belum memperoleh dukungan publik—jauh melampaui 13 persen yang menilai sudah. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dalam isu yang sensitif secara sosial dan politik.

Bagi Indonesia, dinamika politik Jepang ini relevan mengingat Jepang merupakan mitra dagang dan investor utama. Ketidakstabilan politik di Tokyo dapat memengaruhi kebijakan luar negeri dan kerja sama ekonomi bilateral, termasuk dalam hal investasi infrastruktur dan teknologi. Stagnasi popularitas Takaichi juga berpotensi memperlambat reformasi struktural yang selama ini dinanti pelaku pasar.

Survei yang menggunakan metode d-Survey berbasis smartphone ini melibatkan 2.029 responden dari sekitar 80 juta penduduk berusia 18 tahun ke atas. Dengan popularitas yang tak kunjung membaik, pertanyaan besarnya adalah: akankah Takaichi mampu mempertahankan kursi kepemimpinan hingga pemilu berikutnya, atau justru menghadapi tekanan internal partai yang semakin kuat?