Prabowo Bagi Wilayah Karhutla ke Menteri: Enam Provinsi Jadi Prioritas, Satgas Belum Perlu

Pemerintah pusat memetakan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menunjuk sejumlah pejabat setingkat menteri untuk bertanggung jawab di wilayah-wilayah kritis. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan pembagian tugas ini dirancang untuk mempercepat respons di lapangan, terutama di enam provinsi yang selama ini menjadi langganan titik api.

Dalam keterangannya di sela acara pernikahan Kepala Sekretaris Pribadi Presiden, Rizky Irmansyah, di Jakarta Convention Center, Minggu, Prasetyo menjelaskan bahwa para pejabat yang ditunjuk—termasuk menteri koordinator dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat—akan memantau langsung daerah-daerah rawan. Wilayah yang menjadi fokus utama adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Pembagian ini, menurut dia, bukan sekadar simbolis, melainkan upaya memastikan ada penanggung jawab yang jelas di setiap titik rawan.

Langkah ini diambil di tengah meningkatnya intensitas karhutla yang kerap memicu kabut asap lintas batas dan mengganggu aktivitas masyarakat. Meski demikian, pemerintah memilih tidak membentuk satuan tugas (satgas) khusus. Prasetyo menilai koordinasi lintas sektor yang sudah berjalan cukup solid, sehingga penambahan struktur birokrasi dinilai belum diperlukan. "Hasil dari lapangan menunjukkan koordinasi sudah kuat, dan jika ada kebutuhan tambahan peralatan seperti helikopter hingga alat pelindung diri, semua sudah dikerjakan," ujarnya.

Data menunjukkan eskalasi penanganan yang signifikan: sebanyak 12.880 personel dikerahkan untuk pemadaman, operasi modifikasi cuaca (OMC), dan pemantauan kualitas udara. Presiden Prabowo Subianto sendiri telah memimpin rapat koordinasi di Kalimantan Tengah pada Sabtu (22/8), menegaskan komitmen politik tertinggi dalam isu ini. Arahan yang keluar dari rapat tersebut mencakup pengiriman empat helikopter water bombing, 100 unit pompa air, 2.000 unit APD, serta peralatan pendukung seperti cangkul gepyok, sumur bor, dan selang air.

Bagi Indonesia, karhutla bukan sekadar bencana lingkungan, tetapi juga persoalan ekonomi dan kesehatan publik. Kabut asap yang dihasilkan kerap melumpuhkan aktivitas sekolah, transportasi, dan sektor perkebunan, serta memicu lonjakan penyakit pernapasan. Penunjukan pejabat tinggi sebagai penanggung jawab wilayah diharapkan memangkas birokrasi dan mempercepat pengambilan keputusan di lapangan. Namun, efektivitas pendekatan ini masih perlu diuji, mengingat koordinasi antarlembaga sering kali menjadi titik lemah dalam penanganan bencana di masa lalu.

Keputusan untuk tidak membentuk satgas khusus juga menarik dicermati. Di satu sisi, ini menunjukkan kepercayaan pemerintah pada mekanisme yang ada; di sisi lain, tanpa struktur komando yang jelas, risiko tumpang tindih wewenang tetap mengintai. Pertanyaan yang menggantung: apakah pembagian wilayah ini cukup untuk mencegah terulangnya bencana asap tahunan, atau justru hanya menjadi solusi jangka pendek di tengah tekanan musim kemarau?