Mensesneg Bantah Haji Isam Jadi Koordinator Karhutla: Kewenangan Bukan di Sana

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dengan tegas membantah kabar yang beredar luas di media sosial bahwa pengusaha Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad atau akrab disapa Haji Isam, telah ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai koordinator penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Pernyataan ini disampaikan di sela-sela acara pernikahan Kepala Sekretaris Pribadi Presiden, Rizky Irmansyah, di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (23/8).

Klarifikasi ini muncul di tengah derasnya arus informasi yang tidak terverifikasi di platform digital, yang menyebut nama pengusaha tambang tersebut memimpin operasi darurat karhutla. Prasetyo menegaskan, "Tidak ada, tidak benar itu." Ia menjelaskan, meskipun semua pihak didorong untuk berkontribusi dalam upaya pemadaman, penunjukan koordinator resmi berada di luar kewenangan pengusaha. "Bahwa semua pihak diminta ikut membantu, iya, tetapi kalau menjadi koordinator itu tidak, karena kewenangannya bukan di situ," ujarnya.

Pernyataan ini menggarisbawahi upaya pemerintah untuk menjaga tata kelola penanganan bencana yang terstruktur. Pemerintah pusat telah menunjuk sejumlah pejabat setingkat menteri untuk memimpin operasi di wilayah-wilayah prioritas, sebuah langkah yang dinilai pengamat sebagai upaya memastikan akuntabilitas dan efektivitas di lapangan. Namun, di sisi lain, keterlibatan tokoh bisnis seperti Haji Isam dalam isu karhutla bukan tanpa alasan; sumber daya dan jaringan pengusaha lokal kerap menjadi tulang punggung logistik di daerah terpencil.

Konteks Indonesia menunjukkan bahwa karhutla bukan sekadar bencana ekologis, melainkan juga persoalan ekonomi dan politik. Kabut asap lintas batas yang kerap terjadi tidak hanya merugikan kesehatan masyarakat, tetapi juga memicu ketegangan diplomatik dengan negara tetangga. Oleh karena itu, kejelasan rantai komando menjadi krusial. Pemerintah saat ini mengerahkan 12.880 personel untuk pemadaman, operasi modifikasi cuaca (OMC), dan pemantauan kualitas udara di Sumatera dan Kalimantan. Enam provinsi mendapat pengawasan ketat: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Presiden Prabowo sendiri telah memimpin langsung rapat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah, Sabtu (22/8), berkoordinasi dengan jajaran Kabinet Merah Putih. Arahan yang dihasilkan antara lain penambahan alat dan fasilitas pemadaman, termasuk empat helikopter pengebom air, 100 unit pompa air, 2.000 unit alat pelindung diri (APD), cangkul gepyok, sumur bor, dan selang air. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merespons bencana yang kerap berulang setiap musim kemarau.

Bagi masyarakat Indonesia, klarifikasi ini penting untuk meredam spekulasi yang dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap pemerintah. Isu keterlibatan pengusaha dalam urusan negara memang sensitif, mengingat sejarah konflik kepentingan di sektor sumber daya alam. Namun, kolaborasi dengan sektor swasta tetap diperlukan, asalkan berada dalam kerangka regulasi yang jelas. Pertanyaannya, seberapa efektif koordinasi antara pejabat resmi dan dukungan informal dari pengusaha lokal dalam mempercepat pemadaman? Ke depan, transparansi peran setiap pihak akan menjadi kunci untuk mencegah kabut asap kembali menyelimuti langit Nusantara.