Pemulihan BTS Pascagempa NTT Tuntas: 812 Titik Kembali Beroperasi, Starlink Dikerahkan

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memastikan seluruh infrastruktur base transceiver station (BTS) yang rusak akibat gempa magnitudo 7,0 di Nusa Tenggara Timur (NTT) telah kembali beroperasi penuh, menandai rampungnya pemulihan konektivitas di wilayah bencana dalam waktu kurang dari seminggu.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, mengungkapkan bahwa dari 812 titik BTS yang tersebar di 11 kabupaten/kota, seluruhnya kini telah pulih 100 persen. Pernyataan ini disampaikan di Kantor Badan Penghubung Provinsi NTT, Jakarta, Sabtu (22/8), hanya empat hari setelah gempa mengguncang Pulau Flores pada 15 Agustus lalu.

Capaian ini merupakan percepatan signifikan dari laporan Selasa (18/8) yang mencatat pemulihan baru mencapai 99,9 persen. Percepatan ini menunjukkan efektivitas koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan operator telekomunikasi dalam situasi darurat. Namun, di balik angka tersebut, masih ada pekerjaan rumah untuk memastikan ketahanan jangka panjang infrastruktur digital di daerah rawan bencana.

Selain memulihkan menara BTS, Kemkomdigi juga mengirimkan 20 unit perangkat Starlink untuk memperkuat komunikasi di titik-titik yang mungkin masih terisolasi. Fifi menjelaskan, "Bantuan Starlink tentu untuk memberikan penguatan-penguatan jika masih ada titik-titik yang misalnya terdampak." Langkah ini dinilai penting karena memastikan warga di daerah terpencil tetap dapat terhubung dengan keluarga dan layanan darurat.

Pemerintah juga menyalurkan 15 ton bantuan logistik berupa makanan, minuman, susu, selimut, tikar, dan obat-obatan. Bantuan tersebut dikirim secara bertahap melalui Badan Penghubung Provinsi NTT. "Insyaallah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya, ini bisa membantu meringankan yang terdampak gempa di NTT," ujar Fifi.

Peristiwa ini menjadi ujian nyata bagi ketahanan infrastruktur telekomunikasi Indonesia. Menurut pengamat kebijakan publik, kecepatan pemulihan tidak hanya bergantung pada perbaikan fisik, tetapi juga pada kesiapan sistem cadangan dan protokol tanggap darurat. Ke depan, pemerintah perlu mempertimbangkan investasi pada infrastruktur yang lebih tahan gempa, seperti menara dengan desain fleksibel dan penggunaan energi alternatif.

Bagi masyarakat Indonesia, pemulihan ini membawa dampak langsung: aktivitas ekonomi dan sosial di NTT dapat kembali berjalan normal. Namun, pertanyaan yang muncul adalah apakah model respons cepat ini dapat direplikasi di wilayah rawan bencana lain, mengingat Indonesia berada di Cincin Api Pasifik. Dengan pengalaman ini, akankah pemerintah menjadikan ketahanan infrastruktur digital sebagai prioritas dalam rencana pembangunan nasional?