Rekayasa Deepfake Rp80 Miliar: Bagaimana Penipu Membajak Wajah PM Singapura dan Pejabat Lain dalam Panggilan Zoom Palsu

Kepolisian Singapura membongkar modus penipuan berteknologi tinggi yang memanfaatkan rekaman video asli para pemimpin negara untuk membangun panggilan Zoom palsu, yang berhasil menguras dana korban hingga S$4,9 juta atau setara lebih dari Rp58 miliar. Rekaman penuh panggilan tersebut, yang diperoleh Channel NewsAsia (CNA) secara eksklusif, mengungkap bagaimana para pelaku memadukan cuplikan lama dari YouTube dengan audio hasil manipulasi untuk menciptakan ilusi konferensi yang meyakinkan.

Dalam aksinya, para penipu tidak menciptakan wajah digital dari nol. Mereka justru memanfaatkan video-video langka yang masih dapat diakses publik, termasuk cuplikan Perdana Menteri Lawrence Wong saat masih menjabat Menteri Keuangan pada 2022, serta Presiden Tharman Shanmugaratnam dan Menteri di Kantor PM Indranee Rajah. Video-video tersebut kemudian disulap dengan mengganti audio asli menggunakan suara sintetis yang meniru nada bicara para pejabat, sementara gerak tubuh dan ekspresi wajah tetap dipertahankan tanpa suntingan.

Analisis CNA menunjukkan setidaknya tujuh segmen visual dalam panggilan berdurasi 19 menit itu diambil dari video YouTube yang masih bisa ditonton hingga kini. Sebagian besar video memiliki jumlah penonton sangat rendah, seperti rekaman panel virtual Tharman yang hanya ditonton kurang dari 200 kali, atau wawancara Indranee di radio Money FM 89.3 yang baru mencapai 350 penonton. Bahkan cuplikan Wong yang diambil dari pengumuman COVID-19 baru muncul di menit ke-41 dari video berdurasi satu jam, sehingga sulit dilacak oleh orang awam.

Untuk memperkuat legitimasi, para penipu juga menyisipkan segmen asli Menteri Luar Negeri Kanada Anita Anand yang sedang membahas Selat Hormuz. Karena pernyataannya selaras dengan narasi penipuan, audio asli tidak perlu diubah. Menurut Reuben Ng, profesor di Lee Kuan Yew School of Public Policy NUS, segmen Anand yang berlangsung lebih dari tujuh menit menjadi "jangkar" yang menekan kecurigaan korban. "Ini adalah latihan untuk mengikis kecurigaan dan membangun kepercayaan. Dengan menempatkan videonya di awal, calon korban tidak akan membunyikan alarm," ujarnya.

Meski demikian, ada celah yang terlewat. Nama akun di pojok kiri bawah layar tidak pernah berubah—selalu tertulis "Lawrence Wong"—meski wajah yang tampil berganti-ganti. Selain itu, dua akun peserta lain, termasuk yang mengatasnamakan Tharman dan perwakilan BlackRock, terlihat memutar video secara berulang (loop). Namun bagi korban yang sudah diliputi rasa takut dan terdesak, detail teknis semacam itu mudah diabaikan.

Jennifer Soh, kepala investigasi kejahatan teknologi tinggi untuk kawasan Asia-Pasifik di Group-IB, menyebut modus ini "sangat mudah ditiru". "Tidak perlu keahlian hacking, cukup aplikasi tiruan suara murah dan beberapa akun palsu. Anda hanya butuh laptop, video publik, dan alat yang harganya kurang dari secangkir kopi," katanya. Ia mencontohkan kasus di Hong Kong pada 2024, di mana seorang pegawai keuangan mentransfer US$25 juta setelah mengikuti panggilan video yang seluruh pesertanya adalah deepfake.

Fenomena ini menjadi alarm bagi kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dengan penetrasi internet yang tinggi dan literasi digital yang belum merata, risiko penipuan serupa di dalam negeri cukup besar. Otoritas Indonesia perlu memperkuat regulasi perlindungan data pribadi dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap panggilan video yang meminta transfer dana, terutama yang melibatkan tokoh publik. Ke depan, para ahli memperkirakan penipu akan menggunakan deepfake interaktif real-time yang mampu merespons pertanyaan secara spontan, serta memanfaatkan kebocoran data untuk membuat profil perilaku korban. Pertanyaannya, apakah penegak hukum dan platform digital siap menghadapi eskalasi ini?