India Paksa Google Takedown Ratusan Akun Firebase: Sindikat Penipuan Bank Berkedok Aplikasi Palsu

New Delhi — Pemerintah India mengeluarkan perintah tegas kepada Google untuk menutup ratusan akun pada platform pengembangan aplikasi Firebase, meny menyusul terungkapnya pola kejahatan siber yang memanfaatkan layanan tersebut untuk menyamar sebagai bank-bank besar dan menipu masyarakat. Langkah ini diambil setelah otoritas menemukan puluhan situs palsu yang di-host di Firebase dipakai untuk menyebarkan malware dan mencuri data finansial korban.

Dalam beberapa pekan terakhir, Pusat Koordinasi Kejahatan Siber India (I4C) telah mengirim setidaknya 57 permintaan penghapusan situs dan basis data yang berjalan di Firebase sepanjang Agustus saja. Tiga pemberitahuan resmi yang ditinjau Reuters menunjukkan bahwa situs-situs tersebut digunakan untuk mendistribusikan program jahat yang menyamar sebagai layanan perbankan sah, lengkap dengan tawaran kartu kredit baru, penukaran poin reward, hingga peningkatan limit.

Yang menjadi perhatian, Google diberi tenggat hanya tiga jam untuk menurunkan konten yang disebutkan setelah pemberitahuan dikeluarkan. Jika tidak, perusahaan dapat dianggap turut bertanggung jawab. Meski demikian, tidak ada indikasi bahwa Google atau Firebase terlibat langsung dalam praktik penipuan tersebut. Google sendiri menyatakan memiliki kebijakan ketat yang melarang penggunaan layanannya untuk phishing, malware, atau penipuan finansial, serta berkomitmen bekerja sama dengan penegak hukum.

Fenomena ini bukan sekadar masalah domestik India. Dengan nilai kerugian mencapai hampir 2,4 miliar dolar AS akibat penipuan siber pada 2025, India menjadi salah satu negara dengan tingkat kejahatan digital tertinggi. Para pelaku disebut mulai beralih ke Firebase sejak tahun lalu karena layanan ini menawarkan paket gratis yang melimpah dan fitur basis data yang lebih canggih dibandingkan alat gratis lainnya. Firebase sendiri merupakan bagian dari bisnis cloud Google yang mencatat pendapatan hampir 25 miliar dolar AS pada kuartal terakhir.

Modus yang diungkap dalam pemberitahuan I4C cukup sistematis. Korban diarahkan untuk menginstal aplikasi yang tampak seperti layanan perbankan resmi, misalnya tiruan situs State Bank of India, ICICI Bank, atau Axis Bank. Setelah terpasang, aplikasi tersebut mengirim data ponsel korban—termasuk detail kartu kredit dan kata sandi sekali pakai (OTP)—ke basis data Firebase milik penipu. Dalam beberapa kasus, penipu bahkan memanfaatkan program bantuan pemerintah PM-KISAN yang memberikan dana sekitar 2.000 rupee (sekitar Rp400 ribu) kepada petani kecil setiap empat bulan. Korban diiming-imingi bantuan pencairan dana, lalu diminta mengunduh aplikasi tertentu yang ternyata membuka akses penuh ke ponsel mereka.

Pakar keamanan siber menyebut malware jenis ini sebagai "Android God Mode" karena memberikan kendali hampir penuh atas perangkat korban. Sejak Maret lalu, pemerintah India sebenarnya telah mengeluarkan peringatan publik tentang maraknya aplikasi jahat yang menyamar sebagai layanan tepercaya, meski saat itu belum menyebut nama Firebase secara spesifik. Peringatan itu menekankan bahwa aplikasi semacam itu kerap disebarkan melalui tautan yang tampak resmi, baik dari bank, instansi pemerintah, maupun utilitas publik.

Bagi Indonesia, kasus ini menjadi cermin penting. Ekosistem pembayaran digital di Tanah Air tumbuh sangat cepat, dengan transaksi e-wallet dan mobile banking yang terus meningkat. Otoritas seperti Bank Indonesia dan OJK memang telah memiliki regulasi anti-penipuan, tetapi modus yang memanfaatkan platform pengembangan aplikasi gratis seperti Firebase bisa saja menyasar pengguna Indonesia. Pengawasan terhadap aplikasi-aplikasi yang mengaku sebagai layanan resmi perlu diperketat, termasuk kerja sama dengan penyedia platform global seperti Google agar respons penghapusan konten berbahaya bisa lebih cepat.

Ke depan, pertanyaannya bukan hanya apakah Google akan patuh pada setiap permintaan takedown, tetapi seberapa efektif mekanisme pencegahan yang bisa dibangun bersama antara pemerintah, penyedia platform, dan industri perbankan. India telah membuktikan bahwa penegakan hukum yang tegas bisa menekan ruang gerak penipu, namun selama celah teknis masih ada, gelombang serangan siber baru kemungkinan akan terus bermunculan. Akankah Indonesia siap menghadapi pola serupa sebelum kerugiannya membengkak?