Tokyo Protes Uji Rudal Rusia di Kepulauan Kuril: Isyarat Ketegangan yang Kian Memanas

Tokyo, Jumat (21/8) – Pemerintah Jepang menyampaikan protes resmi kepada Rusia terkait rencana uji coba rudal di perairan sekitar Kepulauan Kuril, wilayah yang hingga kini masih dipersengketakan. Langkah ini menyusul kunjungan Presiden Vladimir Putin ke kepulauan tersebut pada awal bulan, sebuah tindakan yang langsung memicu reaksi keras dari Jepang.

Kepulauan Kuril, yang dikenal di Jepang sebagai Wilayah Utara, telah menjadi duri dalam hubungan bilateral kedua negara sejak direbut oleh Uni Soviet pada 1945. Penduduk Jepang yang tinggal di sana saat itu diusir paksa, dan hingga kini perjanjian damai antara Tokyo dan Moskow belum pernah ditandatangani. Protes kali ini disampaikan melalui saluran diplomatik, sebagaimana diungkapkan oleh juru bicara pemerintah Jepang kepada AFP.

Angkatan Laut Rusia, melalui Armada Pasifik, mengumumkan pada Kamis bahwa uji coba rudal telah dilakukan, meski waktu pastinya tidak diungkapkan. Dalam pernyataannya, armada tersebut menyebutkan bahwa serangan rudal diluncurkan terhadap target yang mensimulasikan kapal musuh, yang berada pada jarak lebih dari 300 kilometer dari pantai Kepulauan Kuril Selatan. Rudal-rudal yang digunakan antara lain rudal anti-kapal Vulkan dari kapal penjelajah Varyag, rudal jelajah Granit dari kapal selam bertenaga nuklir Omsk, serta rudal Oniks dari sistem rudal pantai Bastion yang ditempatkan di kepulauan tersebut.

Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi, dalam kunjungannya ke Oman, menegaskan bahwa penguatan militer Rusia di Wilayah Utara, termasuk latihan rudal ini, bertentangan dengan posisi Jepang dan tidak dapat diterima. Pernyataan ini mempertegas sikap Tokyo yang selama ini konsisten menuntut pengembalian kepulauan tersebut.

Kunjungan Putin ke Kepulauan Kuril pada 13 Agustus lalu merupakan yang pertama kalinya dilakukan oleh presiden Rusia sejak Dmitry Medvedev pada 2010. Sebelumnya, Putin juga mengunjungi Pulau Sakhalin di dekatnya, di mana Angkatan Laut Rusia sedang melakukan latihan. Setelah kunjungan tersebut, Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, menegaskan bahwa kepulauan itu adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah Jepang, baik secara historis maupun berdasarkan hukum internasional.

Ketegangan antara Jepang dan Rusia telah meningkat tajam sejak invasi skala penuh Rusia ke Ukraina pada 2022. Jepang, sebagai anggota G7, telah menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Moskow dan memberikan bantuan kepada Kyiv. Ukraina, bersama dengan Amerika Serikat, mengakui kedaulatan Jepang atas kepulauan yang disengketakan tersebut.

Para analis menilai kunjungan Putin ke Kuril dan uji coba rudal ini merupakan sinyal peringatan bagi Jepang agar tidak memperdalam dukungannya terhadap Ukraina, yang berpotensi mencakup pasokan rudal Patriot secara langsung, serta menjauhkan diri dari kerja sama dengan NATO. Saat ini, Jepang hanya memberikan bantuan pertahanan non-letal kepada Ukraina. Meskipun Jepang telah melonggarkan pembatasan ekspor pertahanan dalam beberapa tahun terakhir, negara tersebut masih dilarang memasok peralatan militer yang mematikan secara langsung ke negara yang sedang berkonflik.

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki relevansi yang signifikan. Sebagai negara yang menganut politik bebas aktif, Indonesia perlu mencermati eskalasi ketegangan di Asia Timur, yang dapat berdampak pada stabilitas kawasan dan keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik. Selain itu, Indonesia juga memiliki kepentingan dalam menjaga keamanan jalur pelayaran dan perdagangan di kawasan, yang dapat terganggu oleh meningkatnya aktivitas militer di wilayah tersebut.

Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah apakah Jepang akan mengambil langkah lebih tegas, seperti memperkuat aliansi dengan Amerika Serikat atau meningkatkan kemampuan pertahanannya sendiri, sebagai respons terhadap provokasi Rusia. Sementara itu, Rusia tampaknya akan terus menggunakan isu Kepulauan Kuril sebagai alat tekanan politik terhadap Jepang. Ketegangan yang berkepanjangan ini tidak hanya akan memengaruhi hubungan bilateral kedua negara, tetapi juga dapat mengubah lanskap keamanan di kawasan Asia Timur secara lebih luas.