Hujan Buatan Digencarkan, Pemerintah Perluas Operasi Modifikasi Cuaca di Tiga Provinsi Kalimantan

Pemerintah memperluas operasi modifikasi cuaca (OMC) di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan sebagai bagian dari upaya menekan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian meluas. Langkah ini diambil di tengah prediksi musim kemarau yang masih akan berlanjut hingga akhir Agustus 2026, sehingga potensi titik api dipastikan belum mereda.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, mengungkapkan bahwa OMC bukanlah satu-satunya instrumen yang diandalkan. Pemadaman darat, patroli terpadu, deteksi dini, serta koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah tetap menjadi prioritas utama. “Pelaksanaannya tetap didukung pemadaman darat, patroli, deteksi dini, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Di Kalimantan Barat, OMC telah dijalankan pada 13-17 Agustus 2026 melalui Posko Pontianak. Sebanyak sembilan sorti penerbangan berhasil dilakukan dengan estimasi volume curah hujan mencapai 10,92 juta meter kubik di wilayah penyemaian. Peluang pelaksanaan kembali terbuka pada 23-27 Agustus 2026, dan BMKG tengah berkoordinasi dengan para pihak terkait untuk merealisasikan penyemaian awan pada periode tersebut.

Sementara itu, Kalimantan Tengah telah melaksanakan OMC dalam dua periode, yakni 27 Juli-4 Agustus dan 11-15 Agustus 2026. Total 13 sorti penerbangan menghasilkan estimasi curah hujan sekitar 4,8 juta meter kubik. Namun, kondisi cuaca di wilayah tersebut hingga akhir Agustus diprakirakan masih didominasi kering dengan pertumbuhan awan hujan yang terbatas. “Peluang pelaksanaan OMC dalam waktu dekat sangat minim,” ujar Ristianto, seraya menambahkan bahwa pemantauan atmosfer terus dilakukan untuk mengidentifikasi peluang penyemaian.

Untuk Kalimantan Selatan, pemerintah masih memantau perkembangan cuaca, hotspot, dan kondisi karhutla secara intensif. Keputusan untuk melakukan OMC akan dinilai berdasarkan ketersediaan awan potensial dan kebutuhan penanganan di lapangan. “Mengingat OMC sangat bergantung pada kondisi atmosfer, operasi hanya dapat dilakukan apabila tersedia awan yang memenuhi persyaratan teknis untuk penyemaian,” jelas Ristianto.

Di tengah keterbatasan OMC, pemerintah menambah armada udara untuk mendukung operasi water bombing. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah berkoordinasi langsung dengan Kepala BNPB untuk menambah dukungan armada, khususnya di Kalimantan Tengah. Penambahan ini diharapkan meningkatkan jangkauan operasi di lokasi yang sulit diakses. Namun, pengerahan armada tetap harus mempertimbangkan jarak pandang, kondisi asap, cuaca, serta standar keselamatan penerbangan.

Pekatnya asap dalam dua hari terakhir menjadi tantangan serius bagi operasi udara, terutama di sekitar Jabiren, Tanjung Taruna, hingga kawasan Taman Nasional Sebangau. Asap yang terlalu pekat membatasi pandangan pilot terhadap sasaran dan jalur penerbangan. Meski begitu, keterbatasan ini tidak menghentikan penanganan di darat. Ketika pertumbuhan awan belum mendukung OMC atau jarak pandang belum aman untuk water bombing, satuan tugas darat tetap melakukan pemadaman, penyekatan, pembasahan, pendinginan, dan penjagaan lokasi rawan.

Bagi Indonesia, upaya ini memiliki implikasi luas. Karhutla tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi dan lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat akibat kabut asap lintas batas. Keberhasilan OMC di Kalimantan menjadi uji kredibilitas pemerintah dalam menangani bencana musiman yang kerap berulang. Pertanyaannya, akankah teknologi hujan buatan ini mampu menjadi solusi jangka panjang di tengah perubahan iklim yang membuat musim kemarau semakin ekstrem? Atau justru dibutuhkan pendekatan struktural yang lebih mendasar, seperti rehabilitasi lahan gambut dan penegakan hukum yang lebih tegas?