Gerakan #FixTheSchool: Ketika Sekolah Negeri India Runtuh dan Murid Melawan

Di sebuah desa di pinggiran Delhi, sekolah dasar negeri untuk anak perempuan tampak dicat ulang dan terlihat layak dari kejauhan. Namun di balik fasad itu, plafon mengelupas, toilet penuh sampah, dan ruang kelas banjir saat hujan. Kondisi ini bukan kasus terisolasi—ribuan sekolah negeri di India berada dalam keadaan memprihatinkan, memicu gerakan sosial baru yang menuntut perbaikan mendesak.

Gerakan yang digagas oleh Cockroach Janta Party (CJP), sebuah kelompok satir online, kini menggelar kampanye #FixTheSchool untuk menyoroti kerusakan infrastruktur sekolah. Sebelumnya, CJP sukses memaksa Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan mundur setelah protes panjang di Delhi terkait kebocoran soal ujian masuk kedokteran NEET yang memakan korban jiwa. Kini, fokus mereka beralih pada sekolah-sekolah yang diabaikan puluhan tahun.

Menurut data resmi, 94.000 sekolah negeri tutup antara 2014-2015 dan 2024-2025. Laporan Niti Aayog, lembaga think-tank pemerintah, menyebut sebagian sekolah digabung untuk efisiensi, tetapi juga mengakui penurunan pendaftaran karena orang tua lebih memilih sekolah swasta. India hanya mengalokasikan 4,1% PDB untuk pendidikan, di bawah rekomendasi 6% dari para ahli dan kebijakan pendidikan nasionalnya sendiri.

Pendiri CJP, Abhijeet Dipke, mengaku telah mengunjungi lebih dari 20 sekolah pedesaan dan tidak menemukan satu pun yang layak. "Tidak ada bangku, tidak ada kamar mandi, tidak ada air minum. Bahkan hewan pun tidak akan ditempatkan di tempat seperti itu," ujarnya. Video-video yang diunggah CJP di Instagram—menampilkan atap bocor, toilet kotor, dan anak-anak duduk di lantai—telah ditonton jutaan kali dan memicu aksi serupa di berbagai daerah.

Fenomena ini juga membuka pintu bagi para siswa untuk bersuara. Di Maharashtra, video siswi yang mengeluhkan jalan rusak viral dan langsung diperbaiki oleh otoritas setempat. Di Uttar Pradesh, siswa mendatangi kantor pejabat menuntut akses jalan ke sekolah. Jurnalis Nilanjan Mukhopadhyay menilai gerakan ini bukan sekadar protes sesaat, melainkan "perlawanan yang lebih lambat namun berkelanjutan" terhadap sistem pendidikan yang timpang.

Masalah lain yang mengakar adalah kurangnya guru. Chatar Singh, kepala sekolah di Atmadpur, mengungkapkan bahwa 30 dari 40 guru di sekolahnya sedang ditugaskan untuk revisi daftar pemilih, menyisakan enam guru untuk 910 murid. "Guru dipekerjakan untuk mengajar, tetapi pemerintah menggunakan mereka untuk tugas pemilu dan sensus. Ini merusak kualitas pendidikan," katanya. Ia juga menyoroti kesenjangan kelas: anak-anak pejabat dan politisi tidak pernah bersekolah di sekolah negeri, sementara mayoritas murid berasal dari keluarga buruh migran dan kasta bawah.

Kisah serupa dialami Satpal Narwat, pensiunan pegawai negeri yang dulu bersekolah di Khedi Kalan. Sekolah yang ia banggakan kini runtuh dan banjir. Ia telah mengadu ke berbagai pejabat dan komisi HAM, tetapi tidak ada perubahan berarti. "Saya mengirim cucu saya ke sekolah swasta karena di sekolah desa tidak ada perpustakaan atau laboratorium," katanya. Namun, ia berharap kampanye CJP bisa menjadi kekuatan pendorong perubahan.

Pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi belum menanggapi kampanye ini. Namun, gerakan #FixTheSchool telah menyulut keberanian siswa di seluruh India untuk menuntut hak mereka. Pertanyaannya, apakah gelombang protes ini akan mampu menembus birokrasi dan menghasilkan perbaikan nyata, atau hanya menjadi tontonan sesaat di media sosial? Bagi negara berkembang seperti Indonesia, kisah ini menjadi cermin tentang pentingnya investasi pendidikan dan akuntabilitas pemerintah.