DPRD Jabar Tekan Pemprov: Infrastruktur Maju, Kemiskinan Jangan Terlantar

Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Goena, mengingatkan pemerintah provinsi agar tidak terbuai oleh gemerlap proyek infrastruktur semata. Di usianya yang ke-81, Jabar dinilai menghadapi pekerjaan rumah besar yang tak kalah mendesak: menekan angka kemiskinan dan pengangguran yang masih membayangi sebagian warganya.

Pernyataan itu disampaikan Buky di Bandung, menekankan bahwa pembangunan fisik dan perbaikan pelayanan publik harus berjalan beriringan dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurutnya, ketimpangan sosial berpotensi meluas jika pemerintah hanya fokus pada pembangunan yang kasat mata, sementara akar masalah kesejahteraan warga diabaikan.

“Pemerintah perlu menyeimbangkan prioritas. Pembangunan fisik dan pelayanan harus dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran secara efektif,” ujar Buky. Ia menilai penanganan isu sosial adalah tantangan fundamental yang membutuhkan perhatian serius, bukan sekadar pelengkap agenda pembangunan.

Lebih jauh, legislator tersebut menyoroti pentingnya transformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas. Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan menjadi prasyarat agar setiap program pembangunan tepat sasaran. “Di tengah usia Jawa Barat yang ke-81 ini, kita ingin birokrasi semakin bersih, terbuka, dan adaptif. Sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Buky juga menggarisbawahi bahwa penguatan birokrasi harus bermuara pada pelayanan publik yang mudah diakses, transparan, dan akuntabel. Pemanfaatan teknologi, inovasi, serta keterlibatan aktif warga menjadi kunci dalam mewujudkan hal tersebut. Ia menegaskan, langkah ini harus konsisten dengan target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Desakan ini muncul di tengah evaluasi atas capaian pembangunan Jabar yang kerap dipuji karena infrastrukturnya, namun masih menyisakan pekerjaan rumah di sektor sosial. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di provinsi ini masih di atas rata-rata nasional, meski trennya menurun. Pengangguran terbuka juga menjadi perhatian, terutama di kalangan usia produktif.

Para pengamat menilai pernyataan Buky merupakan sinyal penting bagi pemerintahan di bawah kepemimpinan baru. Mereka mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari megaproyek, tetapi juga dari seberapa besar masyarakat merasakan dampaknya. “Ini adalah ujian bagi Pemprov Jabar untuk membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan pemerataan,” kata seorang analis kebijakan publik yang enggan disebut namanya.

Ke depan, pertanyaannya adalah bagaimana Pemprov Jabar menerjemahkan desakan ini ke dalam kebijakan konkret. Apakah akan ada alokasi anggaran yang lebih besar untuk program pemberdayaan ekonomi? Atau justru inovasi dalam pelayanan publik yang menjadi prioritas? Masyarakat menunggu langkah nyata yang tidak hanya menghiasi papan proyek, tetapi juga menyentuh kehidupan sehari-hari.