Perusahaan Jepang Hengkang dari China dalam Rekor Terburuk, Pemicunya Bukan Sekadar Ekonomi

Jumlah perusahaan Jepang yang masih menjalankan operasi di China merosot ke level terendah sejak data mulai dihimpun pada 2010, menandai gelombang mundur terbesar korporasi asing dari ekonomi terbesar kedua dunia itu. Menurut laporan Teikoku Databank, lembaga riset kredit korporasi Jepang, hanya 10.118 entitas Jepang yang tercatat aktif di China per Juni lalu—turun 22 persen dibanding survei setahun sebelumnya dan sekitar 30 persen di bawah puncak 2012.

Penurunan ini bukan semata efek perlambatan ekonomi China. Sejak November tahun lalu, hubungan Tokyo dan Beijing memburuk tajam setelah Perdana Menteri Sanae Takaichi menyatakan di parlemen bahwa Jepang berpotensi terlibat secara militer jika China menginvasi Taiwan. Beijing merespons dengan membatasi ekspor mineral kritis ke perusahaan Jepang dan mengimbau warganya menahan perjalanan ke Negeri Sakura. Dalam dua tahun terakhir, 4.137 perusahaan Jepang hengkang sepenuhnya dari China, sementara hanya 1.221 yang masuk melalui anak usaha, pabrik, atau kantor perwakilan—terendah di luar periode pandemi.

Analis politik Eurasia Group, Jeremy Chan, menilai perusahaan Jepang dan karyawannya kian merasa tidak diterima dan tidak aman di China. Sentimen itu diperkuat penahanan sejumlah warga Jepang—termasuk eksekutif perusahaan besar—pada Agustus lalu atas tuduhan pelanggaran aturan ekspor barang guna ganda. Bagi manajemen, risiko mengirim personel ke China kini masuk kategori yang harus dihitung ulang.

"Investasi di China sedang menghadapi badai sempurna," ujar Martin Schulz, kepala ekonom kebijakan di Fujitsu Research Institute, seraya menyebut tarif AS, resistensi publik terhadap barang China, dan pertumbuhan pasar India sebagai pendorong diversifikasi.

Data Monex Group memperlihatkan pergeseran orientasi yang lebih dalam. Perusahaan yang tercatat di indeks Topix kini memperoleh kurang dari 15 persen laba dari China, turun dari 23 persen pada 2020. Sebaliknya, kontribusi pasar Amerika Serikat melonjak menjadi 35 persen dari sebelumnya 25 persen. Jesper Koll, direktur ahli di Monex Group, menilai Washington secara terbuka merayu pemain Jepang untuk mendukung reindustrialisasi, sementara Beijing beralih ke model produksi yang sepenuhnya berbasis China.

Pola hengkang ini tidak seragam. Kei Koga, profesor di Nanyang Technological University Singapura, memperkirakan produsen otomotif, pemasok komponen, dan manufaktur berorientasi ekspor paling mungkin mengurangi jejak di China. Sebaliknya, perusahaan yang sudah terlokalisasi dan mampu bersaing dengan rival lokal—terutama di sektor alat medis dan peralatan presisi—cenderung bertahan. Artinya, yang pergi adalah yang paling rentan terhadap tekanan geopolitik dan biaya, bukan yang paling tidak kompetitif.

Bagi Indonesia, dinamika ini menghadirkan peluang sekaligus peringatan. Relokasi manufaktur Jepang dari China berpotensi mengalir ke Asia Tenggara, termasuk ke kawasan industri di Jawa dan Batam, terutama untuk lini produksi yang membutuhkan tenaga kerja terampil dan kedekatan dengan pasar ASEAN. Namun, Jakarta menghadapi dilema yang sama: menarik investasi Jepang tanpa terjebak dalam ketegangan Washington-Beijing yang makin tajam. Kebijakan hilirisasi dan insentif fiskal bisa menjadi magnet, tetapi kepastian hukum dan stabilitas geopolitik akan menjadi penentu utama.

Wakil Perdana Menteri China He Lifeng, sehari setelah laporan Teikoku terbit, menyatakan China selalu menyambut perusahaan Jepang untuk mengembangkan bisnis dan berbagi peluang pasar. Pernyataan itu disampaikan kepada delegasi Asosiasi Promosi Perdagangan Internasional Jepang, dengan pesan agar Tokyo menjaga arah yang benar dalam isu sejarah. Namun janji keterbukaan semacam itu sulit mengembalikan kepercayaan yang sudah tergerus oleh pembatasan ekspor dan penahanan eksekutif.

Pertanyaan besarnya kini bukan apakah perusahaan Jepang akan kembali, melainkan seberapa dalam Asia akan terbelah menjadi blok ekonomi yang saling menutup. Jika tren ini berlanjut, negara-negara seperti Indonesia harus memutuskan apakah akan memposisikan diri sebagai jembatan netral atau memilih salah satu kubu—sebuah keputusan yang akan menentukan arah investasi satu dekade ke depan.