Karhutla Kalimantan Kian Kritis: DPR Desak Respons Cepat Terpadu Sebelum El Nino Memperparah

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Hanan A Razak, mendesak Kementerian Kehutanan untuk segera mengambil langkah nyata dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah titik di Kalimantan. Desakan ini muncul di tengah memburuknya kualitas udara di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang indeksnya menembus angka 487—masuk kategori berbahaya bagi kesehatan.

Hanan menilai pemerintah tidak bisa lagi bekerja sendiri. Ia meminta seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan bergerak dalam satu komando yang terintegrasi, dari hulu pencegahan hingga hilir penanganan di lapangan. "Kolaborasi dengan Kelompok Tani Hutan, Brigade Manggala Agni, dan perusahaan yang memiliki alat pemadam api ringan perlu dikoordinasikan," ujarnya di Jakarta, Kamis.

Yang menjadi perhatian serius adalah potensi El Nino yang diprediksi memperpanjang musim kemarau dan memperparah kekeringan. Hanan menggarisbawahi perlunya pemerintah segera memetakan wilayah rawan, ketersediaan sumber air, serta potensi dampak kebakaran. Data yang akurat, menurutnya, menjadi dasar untuk respons cepat yang tidak sekadar seremonial.

Kondisi di lapangan sudah menunjukkan urgensi. Berdasarkan data per Rabu (19/8), jarak pandang di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah hanya sekitar 1,4 kilometer akibat pekatnya asap. Sebanyak 1.795 titik panas terdeteksi di provinsi tersebut, angka yang menegaskan bahwa karhutla bukan lagi ancaman, melainkan darurat yang sedang berlangsung.

Hanan juga mengingatkan agar koordinasi antarkementerian tidak berhenti pada rapat atau pembentukan posko. Ia berharap ada aksi nyata di lapangan, termasuk penguatan kesiapan personel dan peralatan, pengelolaan lahan gambut, serta pemantauan hotspot secara real-time. Semua itu, menurutnya, adalah kunci agar kebakaran tidak berkembang menjadi bencana ekologis yang lebih luas.

Bagi Indonesia, karhutla di Kalimantan bukan sekadar bencana lingkungan. Dampaknya langsung terasa pada kesehatan masyarakat, sektor penerbangan, hingga citra negara di mata dunia. Kabut asap lintas batas kerap memicu protes dari negara tetangga, sementara kerugian ekonomi akibat kebakaran lahan gambut bisa mencapai triliunan rupiah. Karena itu, desakan DPR ini menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla harus menjadi prioritas nasional, bukan sekadar tugas kementerian.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah pemerintah mampu membangun sistem peringatan dini yang lebih andal dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa koordinasi yang lemah justru memperpanjang durasi kebakaran. Dengan ancaman El Nino yang masih membayangi, ujian sebenarnya adalah sejauh mana komitmen politik diterjemahkan menjadi aksi di lapangan.