Larangan Lagu Jepang di Shanghai: Ketegangan Diplomatik Merambah Panggung Musik Bawah Tanah
Baca dalam 60 detik
- Otoritas Shanghai meminta grup idola bawah tanah lokal untuk tidak membawakan lagu berbahasa Jepang di atas panggung.
- Langkah ini dipicu oleh pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengenai Taiwan yang memicu ketegangan bilateral.
- Dampaknya terasa hingga ke Indonesia, mengingat industri kreatif Asia saling terhubung dan rawan terdampak gejolak politik.

Panggung-panggung kecil di Shanghai yang biasa dipenuhi alunan musik pop Jepang dan sorak penggemar kini berubah senyap. Sejak Juli lalu, otoritas setempat secara lisan memperingatkan sejumlah venue musik untuk tidak lagi menampilkan lagu-lagu berbahasa Jepang, menyusul memanasnya hubungan diplomatik antara China dan Jepang. Kebijakan ini, yang diungkapkan oleh sumber industri hiburan, menandai babak baru dalam sengketa politik yang merembet ke ranah budaya dan seni.
Peringatan tersebut datang dari beberapa distrik di Shanghai dan menyasar grup idola bawah tanah (underground) yang selama ini dikenal setia membawakan lagu-lagu Jepang. Para pelaku industri menyebut bahwa instruksi ini sejalan dengan sikap pemerintah pusat China yang tengah meningkatkan tekanan ke Tokyo di berbagai sektor, termasuk pariwisata, perdagangan, pendidikan, dan hiburan. Sejak November tahun lalu, ketika Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi melontarkan pernyataan kontroversial soal kemungkinan penggunaan pasukan pertahanan dalam konflik Taiwan, Beijing tak tinggal diam.
Di China, setiap pertunjukan musik wajib melalui proses review, di mana seniman harus menyerahkan judul dan lirik lagu kepada otoritas sebelum tampil. Akibat kebijakan baru ini, sejumlah konser yang menampilkan musik idola Jepang dan lagu tema anime batal digelar karena izin tidak keluar. Seorang anggota grup idola Shanghai mengaku terpaksa mengganti lagu-lagu Jepang dengan lagu Mandarin dalam setiap penampilan mereka. "Kami harus beradaptasi cepat," ujarnya, "padahal basis penggemar kami menyukai lagu-lagu Jepang."
Fenomena grup idola bawah tanah di China memang unik. Lebih dari 250 grup tercatat aktif hingga tahun lalu, menurut media setempat. Para personelnya, yang kerap tampil dengan gaya Lolita, tidak hanya menyanyikan lagu Jepang tetapi juga menyapa penonton dalam bahasa Jepang. Bagi mereka, ini adalah bentuk apresiasi terhadap budaya pop Jepang yang telah mengakar. Namun, kini ruang ekspresi itu semakin sempit. Seorang sumber industri menyebut bahwa artis China yang biasa menyanyi dalam bahasa Jepang pernah menjadi pengganti bagi penyanyi Jepang yang konsernya dibatalkan, tetapi kini mereka pun tak lagi bisa melakukannya.
Bagi Indonesia, dinamika ini menjadi pengingat betapa rentannya industri kreatif terhadap gejolak politik. Meski Indonesia tidak berada dalam pusaran konflik langsung, pasar musik dan budaya pop Asia sangat terhubung. Banyak penggemar Indonesia yang mengikuti tren J-Pop dan anime, dan perubahan kebijakan di China bisa memengaruhi rantai pasok konten budaya di kawasan. Para pelaku industri kreatif Tanah Air perlu mencermati bagaimana ketegangan diplomatik dapat membatasi ruang ekspresi seni, sekaligus membuka peluang bagi konten lokal untuk naik kelas.
Langkah Shanghai ini juga menunjukkan bahwa pemerintah China tidak segan menggunakan instrumen budaya sebagai alat tekanan politik. Sebelumnya, pemutaran film, konser, dan pertunjukan seni asal Jepang juga telah ditunda atau dibatalkan. Kebijakan ini tentu memukul para seniman dan pelaku usaha yang menggantungkan hidup pada industri hiburan. Namun, di sisi lain, hal ini justru memperkuat identitas budaya lokal dan mendorong lahirnya konten-konten baru yang lebih mandiri.
"Artis China yang menyanyi dalam bahasa Jepang selama ini menjadi pelengkap bagi penyanyi Jepang yang konsernya batal, tetapi kini mereka pun tak bisa lagi melakukannya," ungkap seorang sumber industri.
Ke depan, pertanyaannya adalah sejauh mana kebijakan ini akan berlanjut dan apakah akan menyebar ke kota-kota lain di China. Jika ketegangan diplomatik antara Beijing dan Tokyo masih berlanjut, bukan tidak mungkin larangan serupa akan semakin meluas. Bagi para pengamat dan pelaku industri, ini adalah ujian bagaimana seni dan politik saling berkelindan di kawasan yang sedang dilanda persaingan pengaruh. Akankah panggung-panggung kecil di Shanghai kembali bergema dengan bahasa Jepang, atau justru menjadi panggung baru bagi kebangkitan budaya lokal? Waktu yang akan menjawab.



