Vietnam Wajibkan Pengisian Daya EV di Rest Area Sebelum 2027: Pelajaran bagi Indonesia?

Kementerian Konstruksi Vietnam melalui Direktorat Jalan Raya telah mengeluarkan instruksi tegas kepada para investor dan operator tempat istirahat di sepanjang jalan tol: pasang dan operasikan sistem pengisian kendaraan listrik (EV) paling lambat 1 Januari 2027. Langkah ini merupakan bagian dari upaya negeri itu untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur pendukung mobilitas listrik di kawasan Asia Tenggara.

Menurut laporan media lokal VnEconomy pada Rabu (19/8), otoritas setempat juga diminta untuk meninjau progres implementasi dan menyampaikan laporan resmi paling lambat 25 Agustus 2026. Ini berarti para pemangku kepentingan memiliki waktu kurang dari setahun untuk menyiapkan segala sesuatunya sebelum tenggat utama. Instruksi ini tidak main-main: regulasi teknis nasional tentang tempat istirahat jalan tol menetapkan bahwa minimal 10 persen dari total ruang parkir di setiap rest area harus dialokasikan untuk fasilitas pengisian daya EV.

Yang menarik, direktorat tersebut justru mendorong para investor untuk tidak sekadar memenuhi kuota minimum. Dengan meningkatnya adopsi kendaraan listrik di Vietnam, mereka disarankan untuk mengkaji permintaan aktual di lapangan dan mempertimbangkan penambahan jumlah titik pengisian melebihi batas regulasi. Sikap ini menunjukkan bahwa pemerintah Vietnam tidak hanya mengejar kepatuhan formal, tetapi juga berupaya membangun ekosistem EV yang benar-benar fungsional.

Konteks Indonesia: langkah Vietnam ini menjadi cermin bagi program percepatan kendaraan listrik di dalam negeri. Indonesia sebenarnya telah memiliki target ambisius untuk mengembangkan ekosistem EV, termasuk pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di sepanjang jalur tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Namun, hingga saat ini belum ada regulasi serupa yang secara eksplisit mewajibkan rest area menyediakan fasilitas pengisian dengan tenggat waktu yang jelas. Padahal, ketersediaan infrastruktur pengisian merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.

Menurut analis transportasi dari Universitas Indonesia, kebijakan Vietnam menunjukkan bahwa regulasi yang tegas dengan tenggat waktu yang pasti dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. "Tanpa kejelasan tenggat, investor cenderung menunda investasi karena ketidakpastian pasar," ujarnya. Ia menambahkan bahwa Indonesia perlu belajar dari pendekatan ini, terutama dalam hal koordinasi antara kementerian, pemerintah daerah, dan badan usaha milik negara yang mengelola jalan tol.

Lebih jauh, kebijakan Vietnam juga menyiratkan bahwa pemerintah negara tersebut yakin akan pertumbuhan pasar EV domestik. Dengan mewajibkan rest area untuk menyediakan charger, mereka secara tidak langsung mendorong produsen mobil listrik untuk semakin agresif memasarkan produknya. Hal ini sejalan dengan tren global di mana negara-negara ASEAN mulai serius membangun infrastruktur pendukung kendaraan listrik, seiring dengan target netralitas karbon.

Bagi Indonesia, pertanyaannya bukan lagi apakah perlu membangun infrastruktur EV, melainkan seberapa cepat dan seberapa tegas regulasi yang akan diterbitkan. Apakah Kementerian Perhubungan atau Kementerian PUPR akan mengikuti jejak Vietnam dengan menetapkan tenggat serupa untuk rest area di dalam negeri? Atau justru memilih pendekatan yang lebih fleksibel dengan insentif, tanpa kewajiban yang mengikat? Keputusan ini akan menentukan sejauh mana Indonesia dapat bersaing dalam perlombaan elektrifikasi kendaraan di kawasan ini.