California Kunci Aturan Robotaxi: Denda hingga Dukungan Darurat di Jalan
Baca dalam 60 detik
- Gubernur California Gavin Newsom menandatangani SB 1246 yang mewajibkan operator robotaxi menyediakan personel darurat lokal dan mematuhi batas waktu 30 menit saat menghalangi petugas.
- Regulasi ini muncul setelah serangkaian insiden kendaraan otonom menghambat lalu lintas dan mengganggu operasi penyelamatan, memicu kekhawatiran publik.
- Jika efektif pada Juli 2028, aturan ini dapat menjadi cetak biru bagi negara bagian lain dan menekan operator untuk meningkatkan akuntabilitas.

Gubernur California Gavin Newsom resmi menandatangani Senate Bill 1246, sebuah undang-undang yang mengatur operasi kendaraan otonom (AV) di jalan raya. Regulasi ini mewajibkan perusahaan robotaxi seperti Tesla, Waymo, dan Zoox untuk menyediakan dukungan darurat di lokasi dan menghadapi sanksi jika kendaraan mereka menghalangi petugas pemadam kebakaran atau polisi lebih dari 30 menit. Langkah ini diambil setelah serangkaian insiden di mana robotaxi dilaporkan mengganggu lalu lintas, memasuki lokasi kejahatan, dan menghambat respons darurat.
Insiden-insiden tersebut bukan hanya terjadi di San Francisco, tetapi juga di wilayah lain. Dalam beberapa kasus, petugas darurat terpaksa memindahkan robotaxi secara manual karena kendaraan tidak dapat bergerak sendiri. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang kesiapan infrastruktur dan pengawasan sebelum gelombang besar robotaxi berikutnya tiba. California, sebagai pusat pengembangan AV terbesar di Amerika Serikat, merasa perlu mengambil langkah proaktif untuk mencegah kekacauan yang lebih luas.
SB 1246 mengatur bahwa pengemudi jarak jauh untuk AV harus berbasis di Amerika Serikat dan memiliki surat izin mengemudi yang sah. Perusahaan juga diwajibkan memberi tahu pemerintah kota dan yurisdiksi lokal tentang lokasi serta status kendaraan selama terjadi kegagalan sistem. Selain itu, operator harus menyediakan teknisi insiden lokal yang dapat menangani kecelakaan dan hambatan. Detail teknis lainnya akan diatur oleh Department of Motor Vehicles (DMV) California, yang merupakan regulator utama AV di negara bagian tersebut.
Meskipun undang-undang ini disambut baik oleh sebagian pihak, efektivitasnya masih dipertanyakan. Seorang analis industri menilai bahwa aturan ini mungkin tidak sepenuhnya mencegah robotaxi menghalangi petugas, tetapi setidaknya dapat mengurangi kekacauan dan meningkatkan akuntabilitas. Pertanyaan yang lebih besar adalah apakah negara bagian lain akan mengikuti jejak California atau menunggu regulasi federal. Hingga saat ini, belum ada undang-undang federal yang secara komprehensif mengatur operasi AV di jalan umum.
"Ini adalah langkah awal yang penting, tetapi tantangan sebenarnya adalah penegakan dan adaptasi teknologi," ujar seorang pengamat kebijakan transportasi.
Di sisi lain, industri AV terus bergerak cepat. Tesla, misalnya, melaporkan penjualan lebih dari 480.000 kendaraan listrik pada kuartal ketiga, dan perusahaan sedang gencar memposisikan diri sebagai perusahaan AI dan robotika. Tesla juga mengamankan fasilitas kredit baru senilai $30 miliar untuk mempercepat produksi robot Optimus dan robotaxi Cybercab. Sementara itu, Rivian mencatat rekor penjualan berkat SUV R2, meski harus menarik kembali unit tersebut karena masalah pengencang pada paket baterai bertegangan tinggi.
Perkembangan lain datang dari Kodiak yang akan memulai pengiriman tanpa pengemudi untuk Ikea di jalur Interstate 45 antara Houston dan Dallas sepanjang 219 mil. Lyft setuju membayar $272,5 juta untuk menyelesaikan gugatan terkait klasifikasi pengemudi sebagai kontraktor independen. Sementara itu, sebuah studi dari Northeastern University mengungkap bahwa 21 kendaraan dari 17 produsen dan 30 aplikasi seluler mengumpulkan serta membagikan data pribadi ke perusahaan teknologi seperti Google, Meta, dan Microsoft.
Bagi Indonesia, regulasi California ini bisa menjadi cermin. Meskipun adopsi robotaxi di Tanah Air masih jauh, diskusi tentang kendaraan otonom dan berbagi data mulai muncul. Pemerintah perlu menyiapkan kerangka hukum yang tidak hanya mendorong inovasi, tetapi juga melindungi keselamatan publik dan privasi. Jika tidak, kita berisiko menghadapi masalah serupa ketika teknologi ini tiba.
Dengan tenggat implementasi pada 2028, pertanyaannya kini: apakah operator robotaxi akan benar-benar mematuhi aturan ini, atau akankah kita melihat gelombang penolakan dari industri? Dan yang tak kalah penting, akankah negara bagian lain dan negara-negara lain, termasuk Indonesia, mengambil pelajaran dari langkah California?



