Pemerintah Kejar 100 GW Tenaga Surya dalam 3 Tahun, Jerman Diajak Ambil Peran
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit surya hingga 100 GW dalam 2-3 tahun, sebuah lompatan besar dari target RUPTL yang hanya 17,1 GW hingga 2034.
- Program dedieselisasi untuk pulau-pulau kecil menjadi prioritas jangka pendek, membuka peluang investasi teknologi dan barang modal asing, terutama dari Jerman.
- Dari komitmen JETP senilai US$21,4 miliar, baru sekitar US$4 miliar yang terserap, menunjukkan perlunya percepatan eksekusi proyek energi bersih.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menggeser industri nasional menuju energi hijau dengan menjadikan tenaga surya sebagai tulang punggung, menargetkan tambahan kapasitas hingga 100 gigawatt (GW) dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Langkah ini bukan sekadar wacana, melainkan bagian dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengejar target 100 persen listrik dari energi terbarukan dalam satu dekade.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa target ambisius tersebut menuntut kerja sama lintas sektor, termasuk keterlibatan mitra internasional. Dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis, ia menyebut Jerman sebagai salah satu kandidat utama untuk diajak berkolaborasi, mengingat negara tersebut telah menjadi mitra strategis dalam kerangka Just Energy Transition Partnership (JETP). Menurut Airlangga, transformasi ini masih sangat baru diumumkan, sehingga peluang bagi perusahaan Jerman untuk memasok teknologi dan barang modal masih terbuka lebar.
Yang menarik, target 100 GW tersebut jauh melampaui rencana yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) yang hanya memasang target 17,1 GW hingga 2034. Artinya, pemerintah sedang menyusun ulang peta jalan energi nasional dengan lompatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika terealisasi, kapasitas surya Indonesia akan berlipat ganda dan menempatkan negara ini sebagai salah satu pemain utama energi surya di kawasan Asia Tenggara.
Dalam jangka pendek, Airlangga menyoroti program dedieselisasi sebagai prioritas tahun ini. Ribuan pulau kecil yang selama ini mengandalkan pembangkit diesel akan dialihkan ke sistem tenaga surya. Ini bukan hanya soal efisiensi biaya, tetapi juga kebutuhan mendesak untuk mengurangi emisi dan menekan biaya logistik energi di daerah terpencil. “Ini adalah kebutuhan nyata bagi Indonesia,” ujarnya, menegaskan bahwa program ini akan menjadi uji coba awal dari skala besar transformasi energi.
Namun, di balik ambisi tersebut, terdapat tantangan besar dalam hal pendanaan. Indonesia tercatat mendapatkan komitmen pendanaan internasional melalui JETP sebesar US$21,4 miliar, setara dengan Rp356–359 triliun. Sayangnya, hingga saat ini baru sekitar US$4 miliar yang benar-benar dimanfaatkan. Airlangga sendiri mengakui bahwa laju penyerapan dana tersebut masih lambat dan perlu dipercepat. Hal ini mengindikasikan bahwa hambatan birokrasi dan kesiapan proyek menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diatasi.
Menteri Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Reem Alabali Radovan, menyambut baik peluang ini. Ia menegaskan bahwa energi terbarukan menjadi salah satu bidang di mana perusahaan-perusahaan Jerman memiliki pengalaman dan teknologi yang luas. Kolaborasi yang melibatkan akademisi, sektor publik, dan swasta dinilainya sebagai langkah tepat untuk mengembangkan solusi berkelanjutan. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa Jerman tidak hanya melihat Indonesia sebagai pasar, tetapi juga mitra dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.
Bagi Indonesia, percepatan transisi energi ini memiliki implikasi luas, mulai dari peningkatan investasi asing, penciptaan lapangan kerja di sektor manufaktur panel surya, hingga pengurangan subsidi bahan bakar fosil. Namun, pertanyaan besar yang menggantung adalah apakah infrastruktur jaringan listrik nasional mampu menyerap lonjakan kapasitas surya yang bersifat intermiten. Tanpa investasi yang memadai dalam smart grid dan sistem penyimpanan energi, target 100 GW bisa menjadi beban baru daripada solusi.
Ke depan, pemerintah perlu memastikan bahwa kerangka regulasi dan insentif fiskal mampu menarik investasi swasta, bukan hanya bergantung pada pendanaan internasional. Keberhasilan program dedieselisasi akan menjadi indikator awal seberapa serius eksekusi di lapangan. Jika berjalan mulus, bukan tidak mungkin target 100 GW akan tercapai lebih cepat dari perkiraan, sekaligus membuktikan bahwa Indonesia serius menjadi pemimpin transisi energi di kawasan.
