Malaysia Perketat Keamanan Bandara: 17 Langkah Disetujui Kabinet, Skrining Narkoba Awak Pesawat Diperketat

Kuala Lumpur — Kabinet Malaysia resmi mengesahkan 17 langkah komprehensif untuk memperketat keamanan di Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) dan seluruh pintu masuk internasional negara itu. Keputusan ini diambil dalam sidang kabinet pada Rabu (19/8) lalu, menyusul serangkaian insiden yang menggerogoti kepercayaan publik terhadap integritas pengawasan perbatasan Malaysia.

Enam langkah prioritas langsung menjadi sorotan, termasuk penerapan skrining berbasis risiko terhadap penerbangan, penumpang, kru, dan bagasi yang dianggap berisiko tinggi. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Transportasi dalam pernyataan bersama, Kamis (20/8), menegaskan bahwa pengawasan elektronik (e-vetting) dan kontrol akses bagi kru penerbangan, pegawai maskapai, operator bandara, serta vendor dan kontraktor di area terlarang akan diperkuat secara signifikan.

Yang tak kalah penting, program deteksi narkoba bagi personel penerbangan akan diperluas, mencakup tes pra-kerja, berkala, dan acak bagi pilot, pramugari, serta staf terkait. Ini merupakan respons langsung atas kekhawatiran akan penyalahgunaan narkoba di lingkungan aviasi, yang berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan.

Di sisi lain, kehadiran personel keamanan di lapangan akan ditingkatkan, dengan penempatan tambahan polisi di titik-titik strategis sebagai efek jera. Pasukan Gerakan Umum (GOF) juga akan diperbanyak pada setiap shift di Terminal 1 dan Terminal 2 KLIA. Langkah ini diharapkan mampu menekan celah keamanan yang selama ini dieksploitasi.

Pemerintah juga akan mengintensifkan berbagi informasi keamanan dan intelijen melalui Pusat Komando Imigrasi Nasional (NICC). Sebuah komite teknis bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Transportasi, yang dipimpin oleh sekretaris jenderal kedua kementerian, akan segera dibentuk untuk mengoordinasikan implementasi, menyelesaikan masalah lintas lembaga, dan memantau rencana aksi secara keseluruhan.

Rencana 17 poin ini terbagi dalam tiga fase: jangka pendek, menengah, dan panjang. Fase menengah akan fokus pada pengembangan teknologi, aset, dan sumber daya manusia, sementara fase panjang mencakup transformasi sistem, berbagi informasi, dan tata kelola, serta perluasan ke semua pintu masuk internasional berdasarkan tingkat risiko dan kesesuaian lokasi. KLIA akan menjadi lokasi uji coba sebelum rencana ini diperluas secara bertahap.

Langkah ini diambil setelah beberapa insiden yang mempertanyakan integritas kontrol keamanan Malaysia, termasuk penahanan seorang warga negara Malaysia di Indonesia karena dugaan keterlibatan dalam penyelundupan narkoba. Insiden-insiden ini menjadi pemicu utama lahirnya kebijakan yang lebih ketat.

"Pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Transportasi, menegaskan bahwa semua rekomendasi akan diimplementasikan secara profesional, dengan integritas, dan sesuai hukum, dengan mempertimbangkan hak individu, perlindungan data, serta kepentingan penumpang dan industri penerbangan," demikian bunyi pernyataan resmi.

Bagi Indonesia, penguatan keamanan di KLIA ini relevan mengingat tingginya lalu lintas penumpang antara kedua negara. Langkah Malaysia ini dapat menjadi pembanding bagi Indonesia dalam memperketat pengawasan di bandara-bandara internasionalnya, terutama mengingat tantangan serupa dalam hal keamanan penerbangan dan penyelundupan. Apakah Indonesia akan mengambil langkah serupa? Waktu yang akan menjawab, namun urgensi untuk memperkuat integritas perbatasan semakin terasa di kawasan.