Asia Menghabiskan Rp 10.700 Triliun untuk Militer, tapi Salah Hitung Kekuatan Perang

Belanja militer Asia dan Oseania menembus US$681 miliar pada 2025, rekor kenaikan tahunan tercepat sejak 2009. Namun di balik angka fantastis itu, para analis justru menyoroti kelemahan mendasar: negara-negara di kawasan masih mengukur kekuatan dengan cara usang, berfokus pada jumlah jet, kapal, dan rudal, bukan pada kemampuan memproduksi dan memulihkan alutsista saat perang berkecamuk.

Gambaran itu mengemuka dari diskursus yang dilontarkan David Zhang, analis kebijakan di Trivium China, yang dimuat Lowy Institute. Ia mencontohkan pabrik Oppama milik Nissan di selatan Tokyo yang selama enam dekade memproduksi 18 juta mobil, termasuk Leaf, mobil listrik massal pertama di dunia. Pabrik yang dijadwalkan tutup pada 2028 itu kini tengah diincar Anduril, perusahaan teknologi pertahanan asal Amerika Serikat, untuk dialihfungsikan menjadi pabrik drone militer. Lokasinya yang bersebelahan dengan pangkalan angkatan laut Yokosuka dinilai strategis.

Percakapan bisnis ini, menurut Zhang, memunculkan pertanyaan paling tajam dalam pertahanan Asia: bagaimana mengubah pabrik sipil menjadi mesin produksi militer yang berkelanjutan. Uang bukanlah kendala. Jepang menaikkan belanja pertahanan 9,7 persen, India 8,9 persen. Namun kementerian pertahanan di kawasan masih terpaku pada kontrak multi-tahun untuk platform mahal, bukan pada jalur produksi yang menganggur di masa damai, stok suku cadang, atau jaringan perbaikan. Anggaran membeli senjata, tetapi tidak membeli kapasitas pemulihan.

Ukraina menjadi pelajaran paling nyata. Armada menentukan bagaimana sebuah militer memulai perang, tetapi yang menentukan berapa lama perang bisa dipertahankan adalah kecepatan mengganti drone dan amunisi yang hilang, memperbaiki pesawat dan kapal yang rusak, serta memulihkan komunikasi yang putus. Zhang menyebut ini sebagai kapasitas regeneratif. Stok menentukan awal perang; kapasitas regeneratif menentukan durasinya.

Jepang menghadapi masalahnya sendiri. Meski memiliki manufaktur presisi dan tenaga kerja terampil, industri pertahanan negeri Sakura itu terhambat biaya tinggi dan dijalankan sebagai bisnis sampingan margin rendah oleh konglomerat. Impor senjatanya melonjak 76 persen pada 2021-2025, dengan 95 persen berasal dari Amerika Serikat. Anduril pun tetap membutuhkan pesanan stabil dari Pasukan Bela Diri Jepang untuk membenarkan akuisisi pabrik Oppama. Pertanyaan yang lebih sulit: siapa yang membayar jalur produksi idle, pekerja terampil, dan kapasitas lonjakan di masa damai?

China menawarkan model berbeda. Produksi drone sipilnya tumbuh 37,3 persen tahun lalu, sementara impor senjatanya turun 72 persen dan keluar dari 10 besar penerima senjata terbesar untuk pertama kalinya sejak awal 1990-an. Keunggulan China terletak pada basis manufaktur dengan ribuan produsen drone dan komponen, persaingan harga ketat, serta siklus produk yang hanya hitungan bulan. Namun Zhang mengingatkan, output pabrik tidak otomatis menjadi kekuatan militer. Belum ada uji tempur yang membuktikan kemampuan pasukan China menjaga komunikasi di bawah gangguan, mengoordinasikan lintas matra, atau menyelaraskan perangkat keras dengan pelatihan.

India, importir senjata terbesar kedua dunia, menghadapi bottleneck integrasi. Negara itu memangkas pangsa impor dari Rusia dari 70 persen satu dekade lalu menjadi 40 persen. Diversifikasi pemasok meningkatkan otonomi, tetapi memindahkan biaya integrasi—membuat jet Prancis, rudal Rusia, dan sensor Israel bekerja sama—ke dalam tubuh angkatan bersenjata. Dalam pertempuran udara dengan Pakistan pada Mei tahun lalu, setidaknya satu jet Rafale India jatuh. Laporan menyebut pesawat Pakistan menerima data penargetan dari pesawat pengintai dan menembak dari jarak yang tidak diduga pilot India. Sehebat apa pun, pesawat yang tidak bisa berbagi informasi hanyalah pulau terpencil.

Bagi Indonesia, wacana ini relevan. Meski bukan bagian dari tiga raksasa itu, prinsip kapasitas regeneratif berlaku universal. Indonesia yang tengah memodernisasi alutsista—dari jet tempur hingga kapal selam—perlu memastikan bahwa anggaran pertahanan tidak hanya membeli platform, tetapi juga membangun ekosistem industri pertahanan dalam negeri yang mampu memelihara, memperbaiki, dan memproduksi komponen. Kemandirian pertahanan yang dicanangkan pemerintah tidak akan tercapai jika ketergantungan pada impor tetap tinggi dan industri pendukung tidak diberdayakan.

Pertanyaan yang diajukan Zhang akan terus menggema: setelah memilih anggaran besar, apakah pemerintah Asia bersedia membayar untuk hal yang tak terlihat di masa damai dan paling langka saat perang? Krisis Asia berikutnya mungkin masih ditentukan oleh kuantitas—drone, amunisi, kapal. Namun kuantitas yang menentukan bukan yang bersandar di pelabuhan, hanggar, atau gudang, melainkan yang terlahir kembali di lantai pabrik seperti Oppama. Indonesia, dengan ambisi membangun industri pertahanan yang mandiri, harus mulai menjawab pertanyaan itu dari sekarang.