Roblox Terjepit Regulasi Australia: Wajib Perketat Proteksi Anak atau Berurusan dengan Pengadilan

Regulator internet Australia, eSafety Commissioner, berhasil mengikat Roblox dalam komitmen hukum yang dapat dipaksakan melalui pengadilan untuk memperbaiki sistem perlindungan anak. Langkah ini diambil setelah pengujian internal menemukan celah yang memungkinkan orang dewasa menghubungi anak-anak di bawah umur tanpa persetujuan orang tua, sebuah temuan yang langsung memicu kekhawatiran publik dan tekanan regulasi.

Kesepakatan yang diumumkan pada Kamis (20/8) itu bukan sekadar teguran administratif. eSafety memberi tenggat tiga bulan bagi Roblox untuk menerapkan sejumlah langkah korektif, termasuk menghentikan akses orang dewasa ke anak yang tidak dikenal tanpa izin orang tua, menjadikan akun anak privat secara default, serta memperbaiki sistem pelaporan dan notifikasi. Jika gagal mematuhi, eSafety dapat membawa kasus ini ke Pengadilan Federal Australia untuk memaksa kepatuhan.

Yang menarik, untuk pertama kalinya eSafety mewajibkan audit keamanan eksternal oleh pihak ketiga yang independen. Komisioner eSafety, Julie Inman Grant, menegaskan bahwa Roblox tidak boleh menilai keamanan platformnya sendiri. "Roblox tidak bisa menandai pekerjaan rumah mereka sendiri," ujarnya dalam pernyataan resmi. Audit ini akan mencakup evaluasi teknologi estimasi usia yang selama ini diandalkan Roblox untuk memblokir konten tidak pantas.

Kebijakan ini merupakan bagian dari agenda besar Australia dalam melindungi anak di ruang digital, termasuk larangan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun yang sempat menjadi sorotan global. Roblox, yang berbasis di San Mateo, California, adalah platform game terbesar di dunia dengan jutaan pengguna anak, sehingga kepatuhannya menjadi barometer bagi industri.

Bagi Indonesia, perkembangan ini relevan dengan upaya pemerintah yang tengah merancang aturan perlindungan anak di ranah digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebelumnya telah menyuarakan pentingnya pengawasan platform asing yang beroperasi di dalam negeri. Meski belum ada sanksi serupa, langkah Australia bisa menjadi rujukan untuk memperkuat regulasi lokal, terutama mengingat tingginya penetrasi game online di kalangan anak Indonesia.

Menanggapi tekanan ini, juru bicara Roblox menyatakan bahwa platformnya telah memenuhi komitmen yang disepakati dengan eSafety selama 12 bulan terakhir dan akan terus bekerja sama untuk menjaga keamanan anak Australia. Namun, pernyataan ini tidak menyebutkan detail teknis atau jadwal implementasi, meninggalkan pertanyaan tentang sejauh mana perubahan yang akan dilakukan.

Langkah eSafety ini menandai pergeseran dari pendekatan sukarela menuju penegakan hukum yang lebih keras. Dengan adanya audit independen, transparansi keamanan platform menjadi lebih terukur. Bagi industri game, ini adalah sinyal bahwa regulasi tidak lagi bisa dianggap enteng, terutama di negara-negara yang mulai serius melindungi warganya yang paling rentan.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah negara lain akan mengikuti jejak Australia. Jika ya, Roblox dan platform serupa harus bersiap menghadapi standar keamanan yang lebih ketat di berbagai yurisdiksi. Bagi Indonesia, momentum ini bisa menjadi peluang untuk mempercepat lahirnya regulasi yang tidak hanya melindungi anak, tetapi juga memberikan sanksi tegas bagi platform yang lalai.