Skandal Lockheed 50 Tahun: Politik Uang di Jepang yang Tak Kunjung Sembuh

Lima dekade berlalu sejak dakwaan terhadap Perdana Menteri Jepang saat itu, Kakuei Tanaka, dalam skandal suap Lockheed, namun praktik politik berbau uang di Negeri Sakura tak kunjung berakhir. Kasus yang menyeret 16 politisi dan eksekutif perusahaan ini menjadi noda terbesar politik pasca-Perang Dunia II, sekaligus cermin betapa kuasa dan uang kerap berjalan beriringan.

Skandal itu bermula dari kesaksian di Kongres AS pada Februari 1976, yang mengungkap dugaan suap yang diberikan Lockheed Corporation—kini Lockheed Martin—kepada pejabat tinggi Jepang demi memenangkan kontrak penjualan jet penumpang. Kejaksaan Distrik Tokyo segera membentuk tim penyidik khusus, dan Tanaka dituding menerima 500 juta yen (sekitar 1,7 juta dolar AS saat itu) melalui perusahaan dagang Marubeni. Meski terus membantah, ia divonis empat tahun penjara pada dua tingkat pengadilan, dan meninggal dunia saat banding masih berjalan.

Yang lebih menohok adalah terungkapnya praktik bagi-bagi uang politik. Dalam pemeriksaan, sekretaris pribadi mantan perdana menteri membuat daftar yang menunjukkan 20 juta yen (sekitar 68.000 dolar AS) dibagikan kepada 26 kandidat Partai Demokrat Liberal (LDP) pada pemilihan majelis tinggi. Pola inilah yang kemudian melahirkan logika politik ala Nagatacho: "Politik adalah kekuasaan, kekuasaan adalah jumlah, dan jumlah adalah uang."

Pasca-vonis, Tanaka justru semakin giat memperkuat faksinya dan berkuasa sebagai raja politik hingga jatuh sakit pada 1985. Namun, warisan politik uang itu terus berulang. Skandal Recruit pada 1988 yang melibatkan transfer saham, dan skandal Tokyo Sagawa Express pada 1992 yang membagikan donasi gelap besar-besaran, memicu kejatuhan LDP dari kekuasaan untuk pertama kalinya sejak 1955.

Kini, Jepang kembali diguncang skandal dana gelap dari pesta penggalangan dana faksi-faksi LDP. Ironisnya, partai yang menjadi pusat skandal justru enggan melakukan reformasi. Para legislator yang terlibat bahkan diangkat ke posisi kunci, sementara asal-usul dana gelap itu tidak pernah dijelaskan tuntas. Sistem subsidi partai yang diperkenalkan pada 1995—yang seharusnya menjadi imbalan atas larangan donasi korporasi—ternyata tidak berjalan efektif. Alih-alih membersihkan politik, sistem ini justru menciptakan "makan dua kali": menerima uang publik sambil tetap memungut donasi dari perusahaan dan organisasi.

Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pengingat bahwa reformasi pendanaan politik tidak cukup hanya dengan aturan di atas kertas. Tanpa penegakan hukum yang konsisten dan transparansi yang ketat, praktik politik uang akan terus menggerogoti kepercayaan publik. Jepang, yang sering dijadikan rujukan demokrasi Asia, menunjukkan bahwa penyakit ini bisa bertahan setengah abad jika tidak diobati dengan serius.

Pertanyaannya kini, apakah parlemen Jepang—dan juga Indonesia—memiliki keberanian untuk memutus mata rantai politik uang ini, atau membiarkannya menjadi warisan abadi yang terus menghantui demokrasi?