Zhu Rongji Wafat: China Berduka, Kenangan Reformasi Ekonomi 1990-an Mengemuka
Baca dalam 60 detik
- Mantan Perdana Menteri China Zhu Rongji, tokoh kunci reformasi ekonomi 1990-an, meninggal pada usia 97 tahun, memicu duka nasional yang dikelola ketat.
- Di balik penghormatan resmi, warisan kebijakannya yang kontroversial—termasuk PHK massal di BUMN—kembali menjadi perdebatan publik, terutama di media sosial.
- Peristiwa ini menjadi ujian bagi pemerintah China dalam mengelola memori kolektif dan potensi kritik, mengingat sejarah protes setelah kematian Zhou Enlai.

China memasuki masa berkabung resmi pada Selasa (18/8) dengan menurunkan bendera setengah tiang di seluruh gedung pemerintahan, menghormati kepergian Zhu Rongji, mantan perdana menteri yang dikenal sebagai arsitek reformasi ekonomi paling berani di era 1990-an. Zhu, yang wafat pada usia 97 tahun, meninggalkan warisan yang rumit: di satu sisi ia dipuja sebagai pembaharu yang menyelamatkan ekonomi China dari hiperinflasi, namun di sisi lain kebijakannya yang keras memakan korban jutaan pekerja.
Pengamanan diperketat di berbagai penjuru Beijing, terutama di sekitar Lapangan Tiananmen yang menjadi pusat kekuasaan politik. Langkah ini bukan tanpa alasan; rute menuju krematorium Babaoshan, tempat para pemimpin besar biasanya dikremasi, melintasi area tersebut. Pemerintah tampak berusaha mengendalikan arus duka publik agar tidak meluas menjadi gelombang kritik, sebagaimana yang pernah terjadi pada masa lalu.
Zhu menjabat sebagai wakil perdana menteri (1991–1998) dan perdana menteri (1998–2003). Selama periode itu, ia memimpin kebijakan ekonomi yang tidak populer namun dianggap perlu: memangkas inflasi yang meroket, merombak sistem perpajakan dan perbankan, serta melakukan restrukturisasi besar-besaran pada sektor usaha milik negara (BUMN). Kebijakan ini memang berhasil menstabilkan ekonomi, tetapi juga menyebabkan gelombang PHK massal di pabrik-pabrik yang tidak efisien, meninggalkan luka sosial yang dalam.
Salah satu pencapaian terbesarnya adalah membuka jalan bagi China untuk bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 2001. Langkah ini mengintegrasikan China lebih dalam ke ekonomi global, sebuah titik balik yang mengubah lanskap perdagangan dunia. Namun, di balik prestasi itu, Zhu juga dikenal sebagai pribadi yang blak-blakan. Dalam pidatonya di Shanghai pada 1988, sebelum menjadi wali kota, ia menegaskan, "Ciri khas saya—prinsip panduan saya—adalah berpikir mandiri. Saya percaya saya harus mengatakan apa yang saya pikirkan." Sikap ini pula yang membuatnya sempat dikeluarkan dari Partai Komunis China pada akhir 1950-an akibat pidato tiga menit yang dianggap tidak hati-hati, dan baru dipulihkan dua dekade kemudian.
Kematian Zhu memicu gelombang duka di media sosial China, tetapi juga memunculkan sejumlah kecil komentar yang menyambut kepergiannya. Ini mencerminkan ambivalensi publik terhadap warisannya. Pemerintah, seperti halnya ketika pemimpin populer lainnya wafat, memilih pendekatan yang hati-hati dan terkendali. Ekspresi duka publik berlangsung di bawah pengawasan ketat, dengan sensor dan pembatasan yang ketat, untuk mencegah memori kolektif berubah menjadi kritik terhadap kepemimpinan saat ini.
Fenomena ini mengingatkan pada peristiwa 1976, ketika kematian Zhou Enlai, perdana menteri pertama China yang sangat dihormati, memicu berkumpulnya puluhan ribu orang di Lapangan Tiananmen. Duka yang awalnya tulus berubah menjadi protes terhadap ekses Revolusi Kebudayaan dan para pejabat radikal yang terkait dengannya. Pemerintah China saat itu belajar bahwa duka publik bisa menjadi pemicu ketidakstabilan politik.
Bagi Indonesia, peristiwa ini memiliki relevansi tersendiri. China adalah mitra dagang terbesar Indonesia, dan kebijakan ekonomi China selalu berdampak langsung pada pasar domestik. Reformasi yang digagas Zhu pada 1990-an menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi China yang pesat, yang pada gilirannya mendorong permintaan komoditas ekspor Indonesia. Namun, pelajaran tentang pengelolaan duka publik dan kontrol sosial juga menjadi pengingat akan pentingnya stabilitas politik dalam menarik investasi asing.
Ke depan, pertanyaannya adalah bagaimana China akan menyeimbangkan penghormatan terhadap tokoh-tokoh sejarah dengan kebutuhan untuk mengendalikan narasi publik. Apakah warisan Zhu akan terus dikenang sebagai era keemasan reformasi, atau justru menjadi bahan perbandingan yang tidak nyaman bagi kepemimpinan saat ini? Hanya waktu yang bisa menjawab, tetapi satu hal yang pasti: kematian Zhu Rongji menutup satu babak penting dalam sejarah ekonomi China, dan membuka ruang refleksi yang tidak selalu nyaman bagi penguasa.



