Pajak Miliarder California: Ujian Demokrasi atau Awal Perlawanan Kelas Kaya?
Baca dalam 60 detik
- California akan memungut pajak kekayaan 5% untuk miliarder, berpotensi menambah US$100 miliar untuk layanan publik.
- Sergey Brin dan taipan teknologi lain mengucurkan dana besar untuk menggagalkan kebijakan ini, memicu perdebatan tentang pengaruh uang dalam politik.
- Hasil referendum November ini akan menjadi barometer global bagi gerakan pajak kekayaan dan ketimpangan ekonomi.
California bersiap menghadapi referendum yang bisa mengubah lanskap kebijakan fiskal Amerika Serikat: pungutan satu kali sebesar 5% atas kekayaan miliarder di negara bagian tersebut. Jika disetujui pemilih pada November mendatang, langkah ini diproyeksikan menyuntikkan dana segar hingga US$100 miliar ke layanan kesehatan, bantuan pangan, dan pendidikan publik — sebuah respons langsung terhadap pemangkasan anggaran federal yang dilakukan pemerintahan Trump.
Di balik dukungan publik yang menguat, proposal ini memicu perlawanan sengit dari kelompok terkaya. Sergey Brin, salah satu pendiri Google, telah menggelontorkan US$100 juta untuk mendanai kampanye penolakan. Angka itu setara dengan imbalan 130 banding 1 jika berhasil menghindari tagihan pajak potensialnya yang mencapai US$13 miliar. Ia bergabung dengan nama-nama besar lain seperti Peter Thiel, Eric Schmidt, dan Chris Larsen yang juga mengucurkan dana signifikan untuk memblokir kebijakan ini.
Gubernur California dari Partai Demokrat, Gavin Newsom, termasuk dalam barisan penentang. Ia berargumen bahwa pajak semacam ini akan mengusir para miliarder dan pendapatan pajak mereka ke negara bagian lain. Namun, para pendukung yang digalang serikat pekerja justru menyoroti ketimpangan yang mencolok: banyak miliarder saat ini membayar tarif pajak efektif lebih rendah daripada pekerja rata-rata. Mereka juga menekankan bahwa dana tersebut sangat dibutuhkan untuk menambal lubang anggaran akibat pemotongan Medicaid oleh Presiden Trump.
Perdebatan ini mencerminkan krisis ketimpangan global yang semakin akut. Data terbaru menunjukkan porsi output ekonomi yang diterima pekerja di AS jatuh ke rekor terendah 52,9% pada 2026 — level terkecil sejak pencatatan dimulai pada 1947. Sementara itu, kekayaan kaum superkaya justru meroket. Forbes mencatat rekor 3.428 miliarder di seluruh dunia pada 2026. Bahkan, Elon Musk sempat menjadi triliuner pertama di dunia pada Juni lalu setelah peluncuran publik SpaceX, dengan kekayaan yang kini diperkirakan mencapai US$800 miliar.
Para analis melihat dua faktor utama di balik ledakan ketimpangan ini: melemahnya serikat pekerja secara global dan konsolidasi korporasi menjadi 'perusahaan superstar' seperti Alphabet, Amazon, dan Uber yang memiliki kekuatan monopoli. Keduanya menekan upah pekerja. Kemunculan kecerdasan buatan dan otomatisasi diprediksi akan memperparah tren ini, memungkinkan perusahaan besar memangkas lebih banyak tenaga kerja sambil tetap meningkatkan keuntungan.
Dalam dua dekade terakhir, upah yang stagnan ditopang oleh akses kredit murah. Namun, ketika inflasi meningkat, bank sentral di berbagai negara menaikkan suku bunga, memutus sumber kredit murah tersebut. Akibatnya, daya beli masyarakat terkikis dan standar hidup menurun. Ketidakpuasan ini mendorong pergeseran politik ke kiri di banyak negara, seperti kemenangan kandidat independen Catherine Connolly di Irlandia, kebangkitan Partai Hijau di Inggris, dan kebangkitan Die Linke di Jerman.
Bagi Indonesia, dinamika ini menawarkan pelajaran berharga. Meskipun konteksnya berbeda, isu ketimpangan dan peran miliarder dalam politik juga relevan di dalam negeri. Pengalaman California menunjukkan bahwa kebijakan pajak progresif dapat menjadi alat untuk mengurangi kesenjangan, tetapi juga memicu resistensi kuat dari kelompok berkepentingan. Pertanyaan tentang bagaimana menyeimbangkan kepentingan modal dan keadilan sosial menjadi relevan bagi perumus kebijakan di Indonesia.
Referendum California akan menjadi ujian penting bagi kekuatan politik kelas miliarder dan kesehatan demokrasi Amerika. Namun, bahkan jika pajak ini disahkan, para pengamat mengingatkan bahwa ini hanya mengobati gejala, bukan akar masalah. Dibutuhkan langkah struktural yang lebih luas, seperti memperkuat posisi tawar pekerja, memecah monopoli, dan kepemilikan publik atas teknologi AI. Tanpa itu, kemarahan pemilih dan ketidakstabilan politik diprediksi akan terus meningkat. Akankah California menjadi pionir perubahan, atau justru menjadi medan pertarungan sengit yang memperlihatkan betapa sulitnya mengekang kekuasaan kaum ultrakaya?
