Listyo Sigit Buka Suara soal Absennya Pendampingan di Uji Kelayakan Suyudi: Ada Upacara Pancasila
Baca dalam 60 detik
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap alasan tidak mendampingi Komjen Suyudi Ario Seto dalam uji kelayakan calon Kapolri di DPR, Kamis (1/10/2026).
- Sigit menyatakan sedang menghadiri upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya bersama Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.
- Tradisi pendampingan calon Kapolri oleh petahana sebelumnya terjadi pada 2021, saat Sigit didampingi Jenderal Idham Azis.

Jenderal Listyo Sigit Prabowo akhirnya angkat bicara perihal ketidakhadirannya mendampingi Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Kapolri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Sigit menegaskan bahwa pada saat yang sama ia tengah mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur.
"Ya kita tadi lagi ada kegiatan upacara toh," ujar Sigit di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/10/2026), seperti dikutip dari Kompas.com. Ia memang tampil dalam balutan pakaian dinas lengkap kepolisian, mendampingi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam upacara tersebut. Momen itu terekam saat Sigit berdiri di belakang Prabowo ketika kepala negara berdoa di depan sumur Lubang Buaya, serta saat ia berbincang akrab dengan Gibran.
Ketidakhadiran Sigit dalam proses uji kelayakan Suyudi di Komisi III DPR menjadi sorotan karena pada 2021 lalu, saat Sigit masih berstatus calon Kapolri, ia justru didampingi oleh Kapolri yang menjabat kala itu, Jenderal Idham Azis. Pola pendampingan semacam itu lazim dimaknai sebagai simbol estafet kepemimpinan dan dukungan penuh dari petahana terhadap penerusnya. Namun, kali ini tradisi tersebut tidak terulang.
Dalam pernyataannya, Sigit tidak merinci lebih jauh alasan di balik absennya pendampingan, selain menekankan agenda upacara kenegaraan. Ia juga enggan menanggapi potensi polemik yang muncul dari ketidakhadirannya. Sikap ini berbeda dengan gaya komunikasi Sigit di beberapa kesempatan sebelumnya yang cenderung terbuka.
Yang tak kalah penting, pada hari yang sama, DPR mengumumkan proses pemberhentian Sigit dari jabatan Kapolri. Surpres pemberhentian dibacakan saat Sigit masih berada di lokasi upacara sebagai tamu undangan. Beberapa jam setelahnya, Presiden Prabowo resmi menunjuk Sigit sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), menggantikan Dudung Abdurachman yang digeser ke posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).
Penunjukan Sigit ke KSP menandai perpindahan peran strategis dari penegakan hukum dan keamanan ke lingkaran inti Istana. Sebagai KSP, ia akan mengemban tugas memberikan advis politik dan kebijakan kepada Presiden, mengoordinasikan kementerian/lembaga, serta memastikan program prioritas nasional berjalan sesuai agenda. Posisi ini menuntut kemampuan navigasi birokrasi yang mumpuni, terlebih di tengah dinamika koalisi dan tantangan ekonomi global.
Bagi publik, absennya Sigit dalam uji kelayakan Suyudi bisa dibaca sebagai sinyal transisi yang mulus atau justru celah komunikasi politik. Suyudi sendiri lolos sebagai Kapolri setelah DPR menyetujui hasil uji kelayakan. Namun, pertanyaan mengenai sejauh mana dukungan petahana terhadapnya masih mengambang. Di sisi lain, kehadiran Sigit di upacara Pancasila menegaskan bahwa ia tetap bagian dari ritual kenegaraan, meski tidak lagi memimpin Korps Bhayangkara.
Ke depan, publik akan mencermati apakah Suyudi mampu menghadirkan gaya kepemimpinan yang berbeda atau melanjutkan warisan Sigit. Yang jelas, transisi di tubuh Polri dan Istana kali ini berlangsung dalam hitungan jam, menyisakan sedikit ruang untuk refleksi. Akankah koordinasi antara KSP dan Kapolri baru berjalan tanpa gesekan? Hanya waktu yang membuktikan, tetapi rekam jejak keduanya akan menjadi ukuran.



