Fahmi: Pertumbuhan Ekonomi 6% Harus Sampai ke Rakyat, Bukan Hanya Angka di Atas Kertas

MELAKA — Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak ada artinya jika tidak dirasakan langsung oleh masyarakat. Pernyataan tegas itu disampaikan Anggota Dewan Kepemimpinan Pusat PKR, Datuk Seri Fahmi Fadzil, dalam Kongres Nasional PKR di Melaka, kemarin. Menurutnya, capaian pertumbuhan ekonomi 6% pada kuartal kedua 2026 harus mampu diterjemahkan menjadi pendapatan yang lebih tinggi, lapangan kerja berkualitas, dan berkurangnya beban biaya hidup.

Fahmi menggarisbawahi bahwa keberhasilan ekonomi Malaysia tidak boleh berhenti pada angka produk domestik bruto (PDB). Ia menekankan bahwa PDB harus berujung pada penciptaan lapangan kerja, investasi harus menghasilkan pendapatan, produktivitas harus tercermin dalam upah, dan penghematan pemerintah harus kembali menjadi manfaat bagi rakyat. “Kesuksesan ekonomi Malaysia tidak bisa berhenti pada angka PDB,” ujarnya, seperti dilaporkan Bernama.

Data yang dipaparkan Fahmi menunjukkan perbaikan signifikan: pertumbuhan kuartal kedua meningkat dari 5,4% pada kuartal pertama menjadi 6%. Investasi yang disetujui pada tiga bulan pertama tahun ini mencapai RM92,8 miliar dari 1.249 proyek, yang diproyeksikan menciptakan lebih dari 50.000 lapangan kerja. Sementara itu, tingkat pengangguran tetap stabil di angka 3%, dan inflasi tercatat 1,9% pada Juni 2026. Defisit fiskal federal juga membaik, turun dari 4,1% pada 2024 menjadi 3,7% tahun lalu.

Namun, di balik angka-angka positif itu, Fahmi mengingatkan bahwa stabilitas politik yang ada saat ini harus dimanfaatkan untuk melakukan reformasi berani. Ia menegaskan, “Kami menginginkan stabilitas yang menghasilkan perubahan. Kami menginginkan pertumbuhan yang menghasilkan kemakmuran. Kami menginginkan reformasi yang dirasakan rakyat.” Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh berpuas diri dengan indikator makro yang membaik.

Kongres PKR juga mengesahkan mosi berisi 12 resolusi, termasuk penyelarasan upah dengan biaya hidup dan produktivitas melalui Kebijakan Upah Progresif, penargetan subsidi yang lebih adil seperti Budi95 dan Sara, serta pemberdayaan ekonomi perempuan dan pemuda. Resolusi lain mencakup pembangunan pedesaan yang berfokus pada penciptaan pendapatan, penguatan pemberantasan korupsi, dan penguatan institusi strategis seperti Tabung Haji, Felda, dan Felcra.

Bagi Indonesia, pernyataan Fahmi relevan dengan tantangan serupa: memastikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak hanya dinikmati segelintir orang. Seperti Malaysia, Indonesia juga berupaya menurunkan defisit fiskal dan menarik investasi, namun yang lebih penting adalah bagaimana investasi tersebut mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Kebijakan upah progresif dan penargetan subsidi yang digagas PKR bisa menjadi bahan perbandingan bagi pemerintah Indonesia dalam merancang program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah pemerintah Malaysia mampu menerjemahkan janji-janji tersebut menjadi kebijakan konkret yang berdampak langsung pada masyarakat. Dengan stabilitas politik yang relatif terjaga, tekanan untuk melakukan reformasi akan semakin besar. Mampukah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dipertahankan sambil memastikan distribusi manfaat yang merata? Jawabannya akan menentukan apakah Malaysia benar-benar berhasil keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.