Modi Buka Akses Bimbingan Gratis dan Pelatihan AI untuk Kaum Muda India

Perdana Menteri India Narendra Modi mengumumkan program bimbingan online gratis untuk ujian kompetitif dan pelatihan kecerdasan buatan (AI) bagi jutaan pemuda, sebuah langkah yang dinilai sebagai upaya meredam gejolak sosial pasca-mundurnya Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan. Pengumuman yang disampaikan pada peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 di Benteng Merah, New Delhi, Sabtu (15/8), ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah berusaha menjawab keluhan generasi muda yang selama ini terkendala biaya dan akses.

Langkah ini muncul tidak lama setelah aksi protes besar-besaran yang dipicu kebocoran soal ujian masuk kedokteran dan sejumlah skandal rekrutmen. Gelombang demonstrasi yang berlangsung berminggu-minggu itu memaksa Pradhan mengundurkan diri pada bulan lalu, sekaligus menyoroti frustrasi kaum muda India terhadap sempitnya lapangan kerja dan kesenjangan kesempatan pendidikan. Di negara dengan populasi terbesar di dunia, kursi di perguruan tinggi negeri menjadi salah satu jalur paling diincar untuk meraih keamanan ekonomi, namun persaingan yang ketat telah melahirkan industri bimbingan belajar yang membebani finansial banyak keluarga.

Modi menegaskan bahwa program bimbingan online ini dirancang untuk meringankan beban keluarga miskin dan menengah. "Kami memiliki infrastruktur digital publik dan guru-guru yang sangat berbakat," ujarnya. Dengan memanfaatkan platform digital, para siswa dapat belajar dari rumah tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk kursus privat. Selain itu, Modi juga mengumumkan rencana melatih 10 juta pemuda dalam keterampilan AI dalam setahun ke depan, sebuah langkah yang sejalan dengan ambisi India menjadi negara maju pada 2047.

Bagi Indonesia, kebijakan ini menawarkan pelajaran berharga. Dengan populasi muda yang besar dan penetrasi internet yang terus meningkat, Indonesia dapat mengadopsi model serupa untuk memperluas akses pendidikan dan pelatihan keterampilan digital. Namun, tantangan utamanya adalah kesiapan infrastruktur digital dan kualitas tenaga pengajar, seperti yang juga dihadapi India. Menurut analis kebijakan pendidikan, program semacam ini hanya akan efektif jika diiringi perbaikan kurikulum dan pengawasan mutu.

Di luar sektor pendidikan, Modi juga memaparkan kerangka pertumbuhan tujuh poin yang mencakup manufaktur, pertanian, teknologi, pertahanan, serta "soft power" melalui yoga, pariwisata, dan kerajinan tangan. Ia menegaskan bahwa India harus menjadi mitra rantai pasok global yang tepercaya. Pemerintah juga berencana membangun delapan pabrik semikonduktor dan lima reaktor nuklir untuk menghasilkan 100 gigawatt listrik pada 2047, sejalan dengan upaya transisi energi dan menarik investasi asing.

Para pengamat menilai bahwa protes yang terjadi merupakan salah satu tantangan terbesar bagi pemerintahan Modi sejak berkuasa pada 2014. Meski parlemen telah menaikkan hukuman bagi pembocor soal ujian, kritik masih muncul mengenai efektivitas kebijakan jangka pendek ini. Pertanyaan yang kini mengemuka: apakah program bantuan ini cukup untuk mengatasi akar masalah ketenagakerjaan dan kesenjangan pendidikan di India, atau hanya sekadar meredam gejolak sesaat? Ke depannya, keberhasilan inisiatif ini akan diuji oleh seberapa besar dampaknya terhadap mobilitas sosial kaum muda India.