Nurul Izzah Anwar Peringatkan Bahaya Faksi Internal: PKR Bisa Lemah Jika Terus Berkonflik

AYER KEROH — Nurul Izzah Anwar, Wakil Presiden Parti Keadilan Rakyat (PKR) yang tengah mengambil cuti untuk studi doktoral, melontarkan peringatan keras terhadap praktik politik faksional di internal partai. Dalam pidatonya di pembukaan Kongres Pemuda dan Wanita PKR, ia menegaskan bahwa partai tidak akan pernah kuat selama masih ada "partai di dalam partai", dua kapten dalam satu kapal, atau kekuatan tersembunyi yang membayangi struktur kepemimpinan resmi.

Pernyataan ini muncul di tengah dinamika internal PKR yang tengah bersiap menghadapi kongres nasional 2026. Nurul Izzah, yang juga mantan anggota parlemen Permatang Pauh, mengakui bahwa keputusannya untuk mundur sementara dari jabatan partai demi mengejar gelar PhD tidak bisa memuaskan semua pihak. "Bagi sebagian orang, kekalahan saya di 2022 tidak bisa diterima. Bagi yang lain, kemenangan di 2025 juga tidak bisa diterima. Kini, kepergian saya di 2026 pun dianggap masalah. Anda tidak bisa menyenangkan semua orang, tetapi Anda bisa tetap setia pada diri sendiri," ujarnya.

Ia menekankan bahwa setiap jam yang dihabiskan untuk bertengkar dan berselisih internal adalah waktu yang hilang untuk memenangkan hati rakyat. "Kita tidak bisa kuat sebagai organisasi jika energi kita habis untuk konflik internal," tegasnya. Menurutnya, fokus partai harus tetap pada demokratisasi ekonomi, kompetisi yang sehat untuk berbuat baik, dan tentu saja memenangkan pemilu.

Nurul Izzah juga menyentuh isu integritas dan kompromi politik. Ia mengingatkan bahwa kompromi kadang diperlukan untuk kebaikan yang lebih besar, tetapi bisa juga menjadi celah bagi korupsi dan penyimpangan. "Kita sering terbiasa mengkritik, tetapi ketika giliran kita memerintah, kita tidak yakin bagaimana memerintah dengan baik. Mengkritik itu mudah, menjadi oposisi juga mudah. Memerintah dengan integritas adalah tugas yang jauh lebih sulit," katanya. Ia mencontohkan keputusannya menjalin jembatan politik dengan mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad sebagai bentuk kompromi yang berhasil menjatuhkan apa yang ia sebut kleptokrasi.

Di tengah hiruk-pikuk politik Malaysia, peringatan Nurul Izzah ini relevan tidak hanya bagi PKR, tetapi juga bagi partai politik di kawasan, termasuk Indonesia. Fenomena "politik balas dendam" dan perebutan kekuasaan internal sering kali mengorbankan kepentingan publik. Di Indonesia, partai politik juga kerap dihadapkan pada dilema antara soliditas internal dan kebutuhan untuk berkompromi dalam koalisi. Pesan Nurul Izzah tentang perlunya "garis merah" yang jelas dalam politik menjadi pengingat bahwa integritas harus dijaga di atas segalanya.

Keputusan Nurul Izzah untuk tetap berjuang melalui jalur masyarakat sipil, bukan langsung melalui partai, menunjukkan adanya pergeseran strategi politik di kalangan generasi baru PKR. Ini bisa menjadi sinyal bahwa politik elektoral bukan lagi satu-satunya medan perjuangan, melainkan juga melalui advokasi dan gerakan sosial. Pertanyaannya, apakah langkah ini akan diikuti oleh kader-kader muda lainnya, atau justru menimbulkan friksi baru di internal partai?

Dengan kongres nasional yang semakin dekat, PKR berada di persimpangan: apakah akan terus disibukkan oleh intrik internal, atau kembali fokus pada agenda kerakyatan yang selama ini menjadi identitas partai. Nurul Izzah telah memberikan arah, tetapi keputusan akhir ada di tangan seluruh kader partai.