Prabowo Siap Tutup 750 BUMN Bermasalah dan Bentuk Pengadilan Khusus Korupsi

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan langkah drastis untuk merombak sektor badan usaha milik negara (BUMN) dengan menutup 750 perusahaan yang dinilai tidak produktif hingga akhir tahun ini. Dalam pidato kenegaraan di hadapan parlemen, Jumat (15/8), ia juga mewacanakan pembentukan pengadilan khusus untuk mengusut tata kelola BUMN yang selama ini kerap melaporkan laba fiktif.

Dari total 1.074 BUMN yang tercatat, 290 di antaranya sudah ditutup. Prabowo menargetkan hanya sekitar 300 perusahaan yang tetap beroperasi pada 31 Desember mendatang. Ia mengecam praktik BUMN yang "sering melaporkan kerugian tapi mengklaim laba", dan menyebut laba tersebut "hanya karangan belaka". Kritik ini muncul di tengah upaya pemerintah memberantas korupsi yang dinilai masih mengakar, tercermin dari skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang hanya 34 dari 100 pada 2025 versi Transparency International.

Langkah ini merupakan bagian dari janji kampanye Prabowo untuk memperbaiki tata kelola ekonomi. Melalui Danantara, sovereign wealth fund yang dibentuk tahun lalu, pemerintah mengklaim telah menghemat sekitar 50 triliun rupiah dari biaya operasional, termasuk gaji direksi, sewa gedung, dan perjalanan dinas. Prabowo juga menyebut laba BUMN naik lebih dari 75 persen menjadi 326 triliun rupiah pada tahun lalu, sebagai hasil perbaikan manajemen.

Selain penutupan, Prabowo mengusulkan pengadilan ad hoc untuk menyelidiki manajemen dan dewan direksi BUMN, dengan jangkauan hingga 30 tahun ke belakang. Namun, ia juga meminta legislatif mempertimbangkan "amnesti khusus bagi mereka yang bertobat". Langkah ini dinilai sebagai upaya menyeimbangkan penegakan hukum dengan kebutuhan stabilitas investasi.

Dalam pidato yang sama, Prabowo menyoroti potensi Indonesia sebagai produsen komoditas global—kelapa sawit, nikel, timah, dan batu bara—yang belum memberikan manfaat maksimal bagi rakyat. Ia mendesak parlemen membentuk bursa komoditas dan mineral baru agar Indonesia dapat menentukan harga sendiri. "Terlalu sering harga kekayaan kita ditentukan di luar negeri, di bursa asing," ujarnya. "Mereka yang tidak memiliki komoditas ini justru menentukan harga. Ini tidak masuk akal."

Bagi Indonesia, wacana ini memiliki implikasi besar. Penutupan BUMN dapat memicu gelombang PHK dan mengganggu layanan publik, tetapi juga membuka peluang bagi swasta untuk mengisi celah. Pengadilan khusus berisiko menciptakan ketidakpastian hukum bagi investor, meski amnesti dapat meredam kekhawatiran. Sementara itu, bursa komoditas baru berpotensi memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global, namun membutuhkan infrastruktur dan likuiditas yang memadai.

Langkah ini juga beririsan dengan program unggulan Prabowo, seperti makan siang gratis di sekolah, yang menuai kritik karena kasus keracunan massal dan dugaan korupsi. Meski demikian, Prabowo berkomitmen melanjutkan program tersebut "dengan perbaikan dan efisiensi".

Ke depan, pertanyaannya adalah apakah pemerintah mampu mengeksekusi target ambisius ini tanpa memicu gejolak ekonomi. Apakah penutupan 750 BUMN akan benar-benar meningkatkan efisiensi, atau justru menjadi ajang konsolidasi kekuasaan? Dengan pengadilan khusus yang mengintai, para pengelola BUMN kini berada di persimpangan: patuh pada aturan baru atau menghadapi konsekuensi hukum.