Pengadaan 105 Ranpur AAV M-35: Harga Khusus AS dan Peta Kekuatan Marinir RI

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan bahwa Indonesia memperoleh harga khusus dalam pembelian 105 kendaraan tempur amfibi AAV M-35 varian AAV-7A1 dari Amerika Serikat. Pernyataan itu disampaikan di Pasmar 1 Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (28/9/2026), menandai babak baru modernisasi Korps Marinir TNI AL.

Harga khusus tersebut, menurut Ali, tidak lepas dari hubungan erat antara Korps Marinir TNI AL dan United States Marine Corps (USMC). Skema pembelian dilakukan melalui foreign military sales (FMS), jalur resmi pemerintah ke pemerintah yang memungkinkan negosiasi harga dan paket dukungan. “Dari Amerika kita diberi harga khusus karena kita dekat dengan Marinir Amerika,” ujar Ali, seperti dikutip dari keterangan resminya.

Pengadaan ini bukan sekadar transaksi jual beli alutsista. Sebanyak 12 unit AAV M-35 telah tiba dan memperkuat Pasmar 1 Korps Marinir Cilandak. Ali menyebut 23 unit lagi akan tiba pada akhir November 2026, disusul 70 unit tambahan. Total 105 unit akan terdistribusi ke tiga Pasmar: Pasmar 1, Pasmar 2, dan Pasmar 3. Pengiriman terakhir dijadwalkan pada 2027 dan 2028, masing-masing 35 unit.

AAV M-35 disebut lebih modern dibandingkan LVT-7 yang diperoleh dari Korea Selatan pada 2009. Kendaraan ini menggunakan sistem penggerak roda rantai yang dirancang untuk mobilitas di berbagai medan, serta mampu membawa pasukan dan perlengkapan dari laut menuju pantai, lalu melanjutkan pergerakan ke sasaran di darat. Kemampuan beroperasi hingga Sea State 5 menjadi nilai tambah dalam operasi amfibi di perairan bergelombang.

“Ini untuk memperkuat pasukan Marinir yang akan dibagi di dalam ketiga Pasmar; Pasmar 1, Pasmar 2, dan Pasmar 3,” kata Laksamana TNI Muhammad Ali.

Bagi Indonesia, pengadaan ini menyiratkan beberapa hal strategis. Pertama, penguatan kapabilitas pertahanan laut, khususnya operasi amfibi, sejalan dengan visi poros maritim dan kebutuhan menjaga wilayah kepulauan. Kedua, kedekatan dengan USMC membuka ruang kerja sama latihan bersama, interoperabilitas, serta transfer pengetahuan teknis. Ketiga, dari sisi industri, kesepakatan FMS sering kali mencakup paket pemeliharaan dan pelatihan yang dapat mendorong keterlibatan industri dalam negeri.

Namun, pengamat pertahanan mengingatkan bahwa pengadaan alutsista tidak berhenti pada kedatangan unit. Kesiapan personel, suku cadang, dan anggaran pemeliharaan jangka panjang menjadi penentu. “Harga khusus memang menguntungkan, tetapi pemerintah perlu memastikan siklus hidup kendaraan terkelola baik agar tidak menjadi beban di kemudian hari,” ujar seorang analis pertahanan yang meminta identitasnya tidak disebut.

Di sisi lain, langkah ini juga mempertegas posisi Indonesia dalam lanskap geopolitik Indo-Pasifik. Ketika ketegangan di Laut China Selatan dan sekitar Taiwan meningkat, modernisasi alutsista menjadi sinyal keseriusan menjaga kedaulatan. AS sendiri melihat Indonesia sebagai mitra penting di kawasan, sehingga pemberian harga khusus dapat dibaca sebagai instrumen diplomasi pertahanan.

Ke depan, publik akan menantikan transparansi nilai kontrak, jadwal kedatangan, serta rencana integrasi AAV M-35 ke dalam doktrin operasi TNI AL. Pertanyaan besarnya: akankah pengadaan ini diikuti oleh penguatan industri pertahanan domestik, atau tetap bergantung pada pasokan luar? Jawaban itu akan menentukan arah kemandirian pertahanan Indonesia dalam satu dekade mendatang.