Min Aung Hlaing Terbang ke Moskow: Misi Strategis di Tengah Tekanan Internasional
Baca dalam 60 detik
- Pemimpin Myanmar mengunjungi Rusia untuk pertama kalinya sejak menjadi presiden, menandai upaya memperkuat aliansi di tengah isolasi global.
- Kunjungan ini berpotensi memperdalam kerja sama militer dan ekonomi, meski menuai kritik karena dugaan pelanggaran HAM oleh militer Myanmar.
- Langkah ini dapat mempengaruhi dinamika geopolitik Asia Tenggara, termasuk posisi Indonesia dalam merespons krisis Myanmar.
Pemimpin Myanmar, Min Aung Hlaing, pada Senin (17/8) terbang ke Rusia untuk bertemu Presiden Vladimir Putin. Ini merupakan kunjungan pertamanya ke Moskow sejak ia dilantik sebagai presiden pada April lalu, sebuah langkah yang dinilai sebagai upaya memperkuat hubungan bilateral di tengah kecaman internasional.
Rusia menjadi salah satu dari sedikit negara yang mendukung Myanmar pasca-kudeta militer 2021 yang menggulingkan pemerintahan terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi. Kudeta tersebut memicu perang saudara yang menurut perkiraan telah menewaskan lebih dari 100.000 orang. Dukungan Moskow mencakup pasokan senjata dan kerja sama militer, yang digunakan junta untuk melawan kelompok pemberontak.
Kunjungan ini bertujuan untuk "lebih memperkuat hubungan persahabatan yang telah lama terjalin antara Myanmar dan Rusia serta meningkatkan kerja sama strategis," demikian pernyataan resmi kepresidenan Myanmar. Fokus utama meliputi keamanan dan ekonomi, dengan agenda pertemuan bersama perdana menteri Rusia, ketua Duma, serta partisipasi dalam forum ekonomi Myanmar-Rusia.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya Min Aung Hlaing untuk memecah isolasi internasional. Sejak April, ia telah mengunjungi China, India, dan Thailand, mencari dukungan dari negara-negara tetangga. Namun, kunjungan ke Rusia memiliki signifikansi khusus karena Moskow adalah sekutu kunci yang secara konsisten memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengecam Myanmar.
Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi perhatian serius. Sebagai ketua ASEAN pada 2023, Indonesia telah berupaya mendorong dialog damai di Myanmar melalui Konsensus Lima Poin. Namun, kehadiran Myanmar yang semakin dekat dengan Rusia dapat mempersulit upaya tersebut, mengingat Moskow memiliki kepentingan untuk mempertahankan pengaruhnya di kawasan. Analis menilai bahwa Indonesia perlu menyeimbangkan pendekatan diplomatiknya agar tidak terjebak dalam persaingan kekuatan besar.
Kritik internasional terhadap kunjungan ini datang dari berbagai pihak. Militer Myanmar dituduh menggunakan jet buatan Rusia untuk menyerang warga sipil, dan beberapa pemantau konflik menyebut tindakan tersebut sebagai kejahatan perang. Meski demikian, Naypyidaw tampaknya tidak gentar, justru semakin memperkuat hubungan dengan Moskow. Pakta kerja sama militer lima tahun yang ditandatangani pada Februari lalu, meski detailnya minim, menunjukkan komitmen jangka panjang kedua negara.
Dalam kunjungan ini, Min Aung Hlaing didampingi sejumlah pejabat senior. Ia dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Rusia, ketua Duma, dan menghadiri forum ekonomi bilateral. Agenda ini mengisyaratkan bahwa Myanmar tidak hanya mencari dukungan politik, tetapi juga investasi dan bantuan ekonomi dari Rusia, yang selama ini menjadi salah satu mitra dagang utama.
Ke depan, kunjungan ini berpotensi memperdalam keterlibatan Rusia di Asia Tenggara, yang dapat menggeser keseimbangan kekuatan di kawasan. Bagi Indonesia, hal ini menjadi pengingat bahwa stabilitas regional tidak hanya ditentukan oleh dinamika internal ASEAN, tetapi juga oleh kepentingan aktor eksternal. Pertanyaannya, mampukah ASEAN, khususnya Indonesia, tetap menjadi penengah yang efektif di tengah tarik-menarik kepentingan global?
