Laporan PBB: Junta Myanmar Perluas Serangan Udara ke Warga Sipil

Laporan terbaru dari mekanisme investigasi bentukan PBB mengungkap bahwa militer Myanmar semakin agresif melancarkan serangan udara dengan pesawat murah yang menewaskan warga sipil. Temuan ini mempertegas pola pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis di tengah konflik berkepanjangan antara junta dan kelompok bersenjata oposisi.

Independent Investigative Mechanism for Myanmar (IIMM), yang dibentuk Dewan Hak Asasi Manusia PBB, merilis hasil investigasi selama setahun yang mendokumentasikan dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Laporan tersebut mencatat bahwa eskalasi pelanggaran meningkat tajam menjelang dan setelah pemilu yang diselenggarakan militer pada Desember dan Januari lalu. Investigasi menemukan pola penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan kekerasan seksual yang dilakukan secara sistematis.

Yang lebih memprihatinkan, IIMM menyoroti penggunaan taktik "double-tap"—serangan udara kedua yang menyusul serangan pertama, yang diduga ditujukan untuk menyerang petugas penyelamat dan warga yang mencoba melarikan diri. Taktik ini memperparah jumlah korban sipil dan menghambat upaya bantuan kemanusiaan.

Militer Myanmar kini mengandalkan paramotor (paraglider bermotor), gyrocopter, dan drone untuk melancarkan serangan udara ketinggian rendah dengan bom tidak terarah. Di wilayah Sagaing, beberapa pilot paramotor bahkan mematikan mesin saat mendekati target, sehingga meluncur tanpa suara dan membuat warga tidak sempat mengungsi. Hal ini menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menimbulkan korban maksimal di kalangan sipil.

Laporan IIMM ini dirilis bersamaan dengan pernyataan Arakan Army, kelompok etnis bersenjata yang kuat di negara bagian Rakhine, yang mengklaim bahwa serangan udara militer pada 1–11 Agustus telah menewaskan sekitar 20 warga sipil dan melukai 22 lainnya. Salah satu serangan melibatkan delapan pesawat dan berlangsung sekitar satu jam, menunjukkan skala operasi militer yang masif.

Militer Myanmar sebelumnya selalu membantah menargetkan warga sipil dan menyatakan hanya menyerang sasaran yang sah, sambil menuding kelompok perlawanan sebagai teroris. Namun, bukti yang dikumpulkan IIMM menunjukkan pola serangan yang tidak pandang bulu, yang berpotensi memicu krisis kemanusiaan yang lebih parah.

Bagi Indonesia, eskalasi konflik di Myanmar memiliki implikasi langsung. Gelombang pengungsi yang terus meningkat berpotensi membebani negara-negara tetangga, termasuk Indonesia yang selama ini menjadi salah satu tujuan pengungsi Rohingya. Selain itu, ketidakstabilan di Myanmar dapat mengganggu dinamika geopolitik kawasan Asia Tenggara, mengingat posisi strategis negara tersebut dalam kerangka ASEAN.

Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah sejauh mana komunitas internasional akan merespons temuan IIMM. Apakah tekanan diplomatik dan sanksi akan semakin diperkuat, atau justru terjadi pembiaran yang memperpanjang penderitaan warga sipil Myanmar? Tanpa adanya mekanisme akuntabilitas yang efektif, siklus kekerasan ini tampaknya akan terus berlanjut.