Putin Kembali Tegaskan Klaim Atas Kepulauan Kuril, Sindir Sikap Jepang di Tengah Sanksi Ukraina
Baca dalam 60 detik
- Kunjungan pertama Putin ke Sakhalin dalam 13 tahun diwarnai pernyataan tegas soal kedaulatan Kepulauan Kuril yang diklaim Jepang.
- Kremlin menilai sanksi Tokyo atas invasi Ukraina sebagai dalih tanpa memahami akar konflik, sekaligus menuding Jepang mengubah sikap.
- Perundingan damai Jepang-Rusia yang sempat dihidupkan era Abe kini menemui jalan buntu, dengan peluang pemulihan yang semakin tipis.

Presiden Rusia Vladimir Putin, dalam kunjungan pertamanya ke Sakhalin dalam 13 tahun terakhir, kembali menegaskan bahwa Kepulauan Kuril Selatan—yang disebut Jepang sebagai Wilayah Utara—merupakan bagian tak terpisahkan dari Rusia. Pernyataan itu disampaikan di hadapan awak media usai meninjau latihan Armada Pasifik Rusia, sekaligus menyindir sikap Tokyo yang dinilainya berubah di tengah sanksi atas invasi Ukraina.
Dalam keterangan yang dikutip kantor berita TASS, Putin menegaskan bahwa klaim Jepang atas empat pulau tersebut tidak memiliki dasar hukum karena statusnya telah diakui dalam dokumen internasional sebagai hasil Perang Dunia II. Ia juga menyebut bahwa Rusia tidak memiliki niat untuk mengancam Jepang, namun menyesalkan keputusan Tokyo yang menjatuhkan sanksi tanpa berupaya memahami akar konflik Ukraina.
Kunjungan ini menjadi yang pertama sejak 2013, menandai eskalasi simbolis di tengah memburuknya hubungan bilateral. Sebelumnya, pada era Perdana Menteri Shinzo Abe, Jepang dan Rusia sempat menunjukkan kemajuan dalam perundingan damai yang berfokus pada isu teritorial. Namun, negosiasi tersebut macet karena Moskow dinilai tidak pernah memberikan konsesi berarti.
Putin juga mengenang hubungan konstruktif dengan mendiang Abe, seraya menyayangkan perubahan sikap Jepang saat ini. Menurutnya, perubahan tersebut bukan dipicu oleh tindakan Rusia, melainkan oleh keputusan Tokyo yang mengikuti arus sanksi Barat. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Kremlin masih menyimpan harapan untuk memisahkan Jepang dari blok Barat, meski peluangnya tampak semakin kecil.
Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki relevansi tersendiri. Sebagai negara yang konsisten mengusung politik bebas aktif, Indonesia perlu mencermati bagaimana sanksi ekonomi dan isolasi diplomatik dapat memengaruhi keseimbangan kawasan Asia-Pasifik. Jepang, sebagai mitra dagang utama dan investor penting bagi Indonesia, berada dalam posisi yang sulit—harus menjaga hubungan dengan Barat sambil mengelola ketegangan dengan tetangga nuklirnya.
Para analis menilai bahwa sikap keras Putin kali ini bukan sekadar retorika, melainkan upaya untuk menguji konsistensi dukungan Barat terhadap Jepang. Dengan menunjukkan bahwa Rusia tetap solid di kawasan timur, Moskow berharap dapat melemahkan persepsi bahwa Jepang memiliki dukungan penuh dari sekutunya. Namun, langkah ini juga berisiko memperdalam jurang pemisah, mengingat Tokyo telah berkomitmen kuat pada sanksi dan dukungan militer untuk Ukraina.
Ke depan, pertanyaan yang menggantung adalah apakah Jepang akan tetap bertahan pada sikapnya atau mencari celah diplomasi untuk meredakan ketegangan. Mengingat kepentingan ekonomi dan keamanan yang saling terkait, jalan tengah mungkin masih mungkin ditemukan—tetapi hanya jika kedua belah pihak bersedia menurunkan tensi dan kembali ke meja perundingan.



