Krisis FIFA: Seruan Reformasi Tata Kelola Menguat, Masa Depan Infantino Dipertanyakan
Baca dalam 60 detik
- Ketua FIFPRO Europe menilai FIFA berada dalam 'perang nyata' akibat hilangnya kepercayaan dari berbagai federasi, menyusul rencana kontroversial penjualan hak komersial Piala Dunia.
- Tiga konfederasi besar—UEFA, AFC, dan CONCACAF—terang-terangan menuntut mundur Gianni Infantino, memperdalam krisis kepemimpinan yang berpotensi mengulang skandal Blatter.
- Para pemain dan serikat pekerja mendesak reformasi struktural menyeluruh, bukan sekadar pergantian presiden, sebagai 'kesempatan terakhir' untuk menyelamatkan integritas sepak bola global.
Ketua FIFPRO Europe, David Terrier, menegaskan bahwa FIFA tengah menghadapi krisis kepercayaan yang akut dan membutuhkan reformasi tata kelola yang mendesak. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya tekanan terhadap Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang rencana kontroversialnya untuk menjual hak komersial Piala Dunia memicu pemberontakan terbuka dari sejumlah konfederasi besar.
Terrier, yang mewakili suara para pemain sepak bola profesional di Eropa, menyebut situasi saat ini sebagai "perang nyata" yang ditandai dengan runtuhnya kepercayaan antara FIFA dan anggota-anggotanya. Ia menekankan bahwa pertanyaan tentang kelanjutan kepemimpinan Infantino kini hampir tidak relevan; yang lebih penting adalah perubahan mendasar dalam sistem yang ada. "Kami berada dalam situasi yang lebih buruk daripada saat Blatter mundur," ujarnya, merujuk pada skandal korupsi yang menjatuhkan presiden FIFA sebelumnya pada 2015.
Krisis ini dipicu oleh usulan Infantino untuk menjual hak siar dan komersial Piala Dunia, yang dianggap tidak transparan dan merugikan federasi-federasi kecil. Tiga konfederasi—UEFA, AFC, dan CONCACAF—secara terbuka mengecam langkah tersebut dan menuntut Infantino mundur. Meskipun FIFA telah meminta maaf atas kesalahan penanganan proposal itu dalam pertemuan darurat di Maroko pekan lalu, dukungan terhadap Infantino dari 211 asosiasi anggota tetap dipertanyakan.
Terrier menggarisbawahi bahwa masalah ini bukan sekadar soal siapa yang memimpin FIFA, melainkan bagaimana kekuasaan didistribusikan dan diawasi. Ia menilai administrasi FIFA saat ini tidak mampu bertindak sebagai penyeimbang atau penjaga hukum, termasuk terhadap presidennya sendiri. "Kekuasaan harus dibagi, dengan presiden yang menjadi penjamin, bukan pemegang semua kekuasaan," tegasnya. Ia juga memperingatkan bahwa tanpa reformasi yang tulus, sepak bola global akan kembali diselimuti kecurigaan dan skandal.
Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi signifikan. Sebagai salah satu negara dengan basis penggemar sepak bola terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan langsung dalam tata kelola FIFA yang bersih dan transparan. Reformasi yang didorong oleh FIFPRO Europe dapat membuka peluang bagi suara negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk lebih didengar dalam pengambilan keputusan global. Namun, ketidakstabilan di pucuk pimpinan FIFA juga dapat memengaruhi jadwal kompetisi internasional dan alokasi dana pembangunan sepak bola yang selama ini dinikmati oleh PSSI.
Para pengamat menilai bahwa krisis ini adalah momentum krusial bagi FIFA untuk melakukan introspeksi. Terrier menyebutnya sebagai "kesempatan terakhir untuk mengubah sistem", sebuah peringatan keras bahwa tanpa reformasi, integritas olahraga paling populer di dunia ini akan terus terancam. Pertanyaannya, akankah Infantino dan para pemangku kepentingan lainnya berani mengambil langkah berani untuk membenahi tata kelola, atau justru membiarkan sepak bola terjerumus ke dalam krisis yang lebih dalam?
