Mendagri Tito Karnavian: Kekompakan Forkopimda Kunci Jaga Pertumbuhan Ekonomi dan Stabilitas Sumatera

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sumatera untuk memperkuat kolaborasi, dengan menegaskan bahwa kekompakan antarunsur menjadi prasyarat utama dalam menjaga stabilitas wilayah sekaligus mengakselerasi roda perekonomian. Arahan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Forkopimda Regional Sumatera yang digelar di Balairung Badan Pengusahaan Batam, Kepulauan Riau, Rabu (12/8/2026).

Tito menggarisbawahi bahwa setiap elemen Forkopimda—mulai dari TNI, Polri, kejaksaan, hingga pemerintah daerah—memiliki kewenangan dan sumber daya yang berbeda. Jika potensi tersebut disatukan melalui komunikasi yang intensif, berbagai persoalan yang membentang dari politik, hukum, keamanan, sampai pembangunan dapat direspons lebih sigap. Sebaliknya, disharmoni antarpimpinan berpotensi menghambat eksekusi program-program strategis di lapangan.

Menurut mantan Kapolri itu, membangun kebersamaan tidak bisa instan. Setiap institusi memiliki tugas pokok dan kepentingan masing-masing, sehingga diperlukan forum rutin—idealnya satu hingga dua bulan sekali—serta pertemuan informal untuk mempererat hubungan personal. "Forkopimda ini masing-masing punya power dan power ini kalau disatukan akan solid, akan bagus," ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta.

Dalam konteks ekonomi, Tito menyoroti capaian pertumbuhan nasional yang berada di angka 5,29 persen. Ia menilai angka tersebut solid, namun mengingatkan adanya disparitas antardaerah. Di Pulau Sumatera, Kepulauan Riau dan Lampung tercatat tumbuh di atas rata-rata nasional, sementara provinsi lain diminta untuk lebih agresif dalam mendorong aktivitas ekonomi, termasuk memastikan belanja pemerintah berjalan efektif.

"Tolong rekan-rekan yang daerah lain, provinsi lain betul-betul harus melakukan koordinasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan ini harus didukung oleh teman-teman Forkopimda," tegasnya. Pesan ini relevan bagi investor dan pelaku usaha yang mencermati konsistensi kebijakan daerah, mengingat koordinasi yang solid kerap menjadi sinyal stabilitas iklim investasi.

Selain pertumbuhan, Tito menaruh perhatian khusus pada pengendalian inflasi, terutama harga pangan. Ia memperingatkan bahwa lonjakan harga kebutuhan pokok berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan berpotensi memicu gejolak sosial. "Karena kalau terjadi kenaikan harga barang dan jasa, harga pangan terutama, itu dampaknya akan langsung ke situasi keamanan," jelasnya. Karena itu, pengendalian inflasi tidak bisa hanya menjadi tugas kepala daerah, melainkan harus didukung seluruh elemen Forkopimda melalui langkah konkret yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, para gubernur, bupati/wali kota se-Sumatera, serta pejabat terkait. Kehadiran lintas sektor tersebut menegaskan bahwa isu stabilitas dan ekonomi tidak bisa dipisahkan, terutama di tengah dinamika politik dan keamanan yang masih cair.

Ke depan, efektivitas Forkopimda akan diuji pada kemampuan mereka menerjemahkan arahan ini ke dalam aksi nyata di lapangan. Pertanyaannya, apakah forum koordinasi yang digagas ini akan berjalan konsisten atau sekadar menjadi seremonial belaka? Jawabannya akan menentukan seberapa jauh Sumatera mampu berkontribusi pada target pertumbuhan nasional.