Zhu Rongji Meninggal di Usia 97: Arsitek Kebangkitan Ekonomi China dan Warisan yang Kontroversial
Baca dalam 60 detik
- Mantan Perdana Menteri China, Zhu Rongji, yang berperan kunci dalam membawa negaranya ke WTO dan mengubahnya menjadi raksasa manufaktur, tutup usia pada 97 tahun.
- Kebijakan reformasi ekonominya yang berani, termasuk privatisasi BUMN dan pemusatan pajak, berhasil mendorong pertumbuhan dua digit namun juga memicu PHK massal dan kesenjangan sosial.
- Kepergiannya menandai berakhirnya era reformis pragmatis di China, meninggalkan pertanyaan tentang arah kebijakan ekonomi di tengah tekanan global saat ini.

Mantan Perdana Menteri China, Zhu Rongji, yang dikenal sebagai arsitek kebangkitan ekonomi negara itu dan tokoh sentral di balik masuknya China ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), meninggal dunia pada usia 97 tahun. Kabar duka ini disampaikan media pemerintah China, menandai berakhirnya era kepemimpinan yang membawa transformasi besar bagi negeri Tirai Bambu.
Zhu menjabat sebagai perdana menteri dari 1998 hingga 2003, periode yang menjadi titik balik bagi China untuk bertransformasi dari negara komunis yang terisolasi menjadi kekuatan manufaktur global. Di bawah kepemimpinannya, China berhasil masuk ke WTO pada 2002 setelah melalui negosiasi yang alot, membuka pintu bagi pabrik-pabrik China untuk menembus pasar internasional dan menarik investasi asing dalam jumlah besar.
Langkah-langkah berani yang diambilnya, seperti memindahkan kewenangan pajak dari daerah ke pusat, menutup atau memprivatisasi perusahaan negara yang merugi, serta mendorong kepemilikan rumah, berhasil menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga dua digit. Namun, kebijakan ini juga menuai kritik karena menyebabkan sekitar 30 juta pekerja kehilangan pekerjaan dalam lima tahun, serta memperlebar jurang kesenjangan antara kaya dan miskin.
Zhu dikenal sebagai pemimpin yang blak-blakan dan pragmatis. Pada 1998, ia dengan jujur mengakui adanya ketidakpuasan rakyat terhadap korupsi pejabat, kesenjangan ekonomi, dan perilaku otoriter sebagian pejabat lokal. Ia bahkan pernah menyebut bankir yang nakal sebagai "orang setengah bodoh" dan mengkritik tanggul Sungai Yangtze yang rapuh seperti "ampas tahu". Sikap tegasnya ini membuatnya dihormati sekaligus ditakuti di kalangan birokrasi.
Kiprah Zhu tidak lepas dari lika-liku politik. Lahir di Provinsi Hunan pada 1928, ia bergabung dengan Partai Komunis pada 1949, namun dua kali tersingkir dari kekuasaanโpertama karena mengkritik kebijakan ekonomi Mao Zedong sebagai "tidak rasional" dan dicap sebagai "kaum kanan", kemudian lagi selama Revolusi Kebudayaan. Setelah Mao wafat, ia kembali diangkat dan naik ke posisi wakil perdana menteri yang membidangi ekonomi pada 1991, sebelum menjadi perdana menteri tujuh tahun kemudian.
Bagi Indonesia, warisan Zhu Rongji memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana reformasi ekonomi yang berani dapat mendorong pertumbuhan, tetapi juga menuntut biaya sosial yang tidak sedikit. Pengalaman China dalam menyeimbangkan liberalisasi pasar dengan stabilitas politik menjadi relevan di tengah upaya Indonesia menarik investasi dan meningkatkan daya saing global. Namun, setiap negara memiliki konteks unik, dan kebijakan yang berhasil di China belum tentu cocok diterapkan di Indonesia tanpa penyesuaian yang matang.
Media pemerintah China dalam obituarinya menggambarkan Zhu sebagai "anggota luar biasa dari Partai Komunis China dan pejuang komunis yang setia... pemimpin partai dan negara yang luar biasa". Pujian ini kontras dengan kritik yang pernah ia terima, mencerminkan kompleksitas sosoknya dalam sejarah modern China.
Kepergian Zhu Rongji meninggalkan warisan yang rumit: ia adalah tokoh yang berhasil mengangkat China ke panggung ekonomi dunia, namun juga meninggalkan pertanyaan tentang kesenjangan yang masih membayangi hingga kini. Di tengah perlambatan ekonomi global dan ketegangan dagang, apakah China akan kembali menemukan pemimpin pragmatis sepertinya untuk menghadapi tantangan baru? Pertanyaan ini menggantung, menunggu jawaban dari generasi pemimpin berikutnya.



