Prabowo Targetkan 1.386 Kampung Nelayan Beroperasi 2026: Laut sebagai Sumber Kemakmuran Baru

Presiden Prabowo Subianto menetapkan target ambisius: 1.386 Kampung Nelayan Merah Putih harus berdiri dan berfungsi penuh pada akhir Desember 2026. Pernyataan itu disampaikan dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI, Jumat, saat pemerintah berupaya mengubah laut dari sekadar potensi menjadi sumber kesejahteraan nyata bagi nelayan.

Saat ini, baru 100 kampung nelayan yang terbangun. Angka ini menjadi fondasi awal dari rencana besar yang mencakup pembangunan fasilitas lengkap—mulai dari pelabuhan, tempat pelelangan ikan, ruang pendingin, bengkel, hingga perumahan dan fasilitas sosial. Prabowo menegaskan bahwa program ini bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan instrumen untuk menutup celah kebocoran ekonomi maritim yang selama ini merugikan negara.

Data yang dipaparkan presiden cukup menohok: nilai potensi perikanan Indonesia mencapai 34 miliar dolar AS per tahun, tetapi hanya sekitar lima persen yang benar-benar dinikmati. Sisanya, menurut Prabowo, diambil oleh kapal-kapal asing tanpa izin. "Bayangkan berapa nilai yang kita hilang tiap hari, tiap malam," ujarnya dalam pidato yang sarat penekanan pada kedaulatan sumber daya alam.

Untuk mengejar ketertinggalan, pemerintah tidak hanya mengandalkan kampung nelayan. Prabowo mengungkapkan kebutuhan mendesak akan belasan ribu kapal ikan modern. Sebagai langkah awal, pada 2027 ditargetkan pembangunan 1.582 kapal baru. Ini sinyal bahwa sektor perikanan akan menjadi salah satu prioritas pembangunan jangka menengah, sejalan dengan tema HUT ke-81 Kemerdekaan: "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur".

Bagi Indonesia, program ini memiliki arti strategis ganda. Pertama, dari sisi ekonomi, penguatan armada dan infrastruktur perikanan berpotensi meningkatkan devisa serta membuka lapangan kerja di daerah pesisir. Kedua, dari sisi geopolitik, kehadiran kapal modern dan pengawasan ketat diharapkan mengurangi praktik illegal fishing yang selama ini menggerus pendapatan negara. Namun, tantangan eksekusi di lapangan—koordinasi antarlembaga, pendanaan, dan kesiapan SDM—akan menjadi ujian nyata.

Para pengamat kebijakan publik menilai bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada konsistensi anggaran dan pengawasan. Jika hanya mengandalkan proyek fisik tanpa perbaikan tata kelola, risiko kegagalan tetap menganga. Sejarah menunjukkan banyak program infrastruktur maritim yang mandek di tengah jalan karena pergantian kepemimpinan atau lemahnya koordinasi pusat-daerah.

Ke depan, pertanyaan yang mengemuka bukan hanya apakah target 2026 tercapai, tetapi apakah kampung nelayan ini akan menjadi ekosistem produktif yang benar-benar meningkatkan pendapatan nelayan—atau sekadar menjadi etalase pembangunan. Dengan komitmen politik yang kuat dan implementasi yang disiplin, sektor perikanan bisa menjadi penopang baru ekonomi nasional. Namun, tanpa terobosan dalam penegakan hukum di laut, kebocoran 95 persen potensi itu bisa terus berulang.