Karhutla 107 Ribu Hektare: Pemerintah Klaim Belum Ganggu Negara Tetangga, tapi Ancaman El Nino Mengintai

Pemerintah memastikan hingga Senin tidak ada negara tetangga yang melaporkan gangguan akibat asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari Indonesia, meskipun luas lahan yang terbakar telah mencapai sekitar 107.000 hektare. Pernyataan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, dalam konferensi pers di Jakarta, di tengah upaya intensif memadamkan api yang masih berlangsung di sejumlah wilayah.

Djamari menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk meminimalkan dampak lintas batas, sejalan dengan pengalaman pahit kabut asap 2015 yang memicu protes dari Singapura dan Malaysia. "Kita juga berupaya sekeras mungkin untuk tidak mengganggu pihak lain, baik ke negara tetangga yang dekat dengan kita," ujarnya. Namun, pernyataan ini muncul di saat musim kemarau diperkirakan mencapai puncaknya, dan fenomena El Nino berpotensi memperparah kondisi.

Untuk mempercepat pemadaman, pemerintah mengerahkan armada udara yang signifikan: sekitar 43 helikopter dan 10 hingga 15 pesawat fixed-wing, jumlah yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Operasi ini difokuskan pada enam provinsi rawan, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kawasan-kawasan ini dipilih karena memiliki lahan gambut yang sangat rentan terbakar saat kondisi kering, seperti yang dijelaskan Djamari.

Selain operasi udara, pemerintah juga mengandalkan pemadaman dari darat, termasuk penggunaan tangki fleksibel sebagai penampungan air sementara untuk mendukung petugas di lapangan. Langkah ini dinilai penting karena akses ke titik api di lahan gambut seringkali sulit dijangkau. Meski demikian, kebakaran tidak hanya terjadi di area gambut; sejumlah kawasan gunung seperti Bromo di Jawa Timur, Gede Pangrango di Jawa Barat, dan Rinjani di Nusa Tenggara Barat juga dilaporkan terbakar, menunjukkan cakupan yang lebih luas dari perkiraan awal.

Bagi Indonesia, karhutla bukan sekadar bencana lingkungan, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi dan diplomatik. Kabut asap yang parah dapat mengganggu sektor penerbangan, pariwisata, dan kesehatan masyarakat, serta berpotensi memicu ketegangan dengan negara tetangga. Pemerintah tampaknya berupaya menghindari terulangnya krisis 2015, ketika kerugian ekonomi diperkirakan mencapai miliaran dolar dan memicu kritik internasional. Namun, efektivitas operasi pemadaman masih menjadi pertanyaan, terutama dengan luas lahan yang terbakar yang terus bertambah.

Menanggapi situasi ini, pemerintah menyatakan akan terus melakukan pemadaman dan langkah pencegahan untuk mengendalikan karhutla serta mencegah dampak asap meluas. Namun, pertanyaan yang mengemuka adalah seberapa cepat dan efektif upaya ini dapat mengatasi kebakaran yang terjadi di area yang sulit dijangkau, terutama dengan prediksi cuaca ekstrem. Apakah pemerintah akan mampu menjaga komitmennya untuk tidak mengganggu negara tetangga, atau akankah kita menyaksikan krisis kabut asap yang lebih parah di tahun-tahun mendatang? Hanya waktu yang akan menjawab, namun yang jelas, tekanan terhadap ekosistem gambut dan perubahan iklim menuntut solusi jangka panjang yang lebih serius.