Hibakusha dan Bayang-Bayang Nuklir: Jepang di Persimpangan Kebijakan Deterensi

Perjuangan panjang para penyintas bom atom Hiroshima dan Nagasaki untuk mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir kini menghadapi ujian terberatnya. Di tengah meningkatnya dukungan terhadap konsep pencegahan nuklir dan munculnya wacana kepemilikan senjata nuklir di Jepang, cita-cita yang telah dijaga selama lebih dari delapan dekade itu mulai goyah. Pertanyaan mendasar kini mengemuka: akankah Jepang tetap setia pada prinsip non-nuklirnya, atau justru berbalik arah mengikuti arus ketidakpastian keamanan global?

Perdana Menteri Sanae Takaichi, dalam pidato peringatan bom atom, menyatakan Jepang "terus menjunjung" prinsip non-nuklir yang telah lama dianut. Namun, pernyataan yang hanya menggambarkan sikap saat ini itu dinilai tidak cukup meyakinkan oleh para penyintas dan kelompok anti-nuklir. Mereka mendesak pemerintah untuk memberikan jaminan eksplisit bahwa prinsip tersebut akan tetap dipertahankan di masa depan, bukan sekadar retorika seremonial.

Tiga Prinsip Non-Nuklir yang melarang kepemilikan, produksi, dan pengadaan senjata nuklir di Jepang, pertama kali dideklarasikan di hadapan parlemen pada 1967 oleh Perdana Menteri Eisaku Sato. Sejak itu, prinsip tersebut menjadi kredo nasional yang dijunjung tinggi. Namun, pada akhir Desember lalu, sebuah sumber di kantor perdana menteri menyebutkan bahwa Jepang perlu memiliki senjata nuklir. Pernyataan ini mengejutkan banyak pihak dan memicu perdebatan sengit di kalangan politisi dan akademisi.

Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi pada Juli lalu juga menyerukan perlunya debat nasional mengenai senjata nuklir, dengan alasan bahwa Jepang "tidak dapat menghindari" isu tersebut. Ia mencontohkan Prancis dan Finlandia sebagai negara yang memperkuat kebijakan pencegahan nuklir mereka. Namun, Masashi Tani, Sekretaris Jenderal Kongres Jepang menentang Bom A dan H (Gensuikin), memperingatkan bahwa "lingkungan keamanan yang didasarkan pada pencegahan nuklir hanya akan mengarah pada perlombaan senjata yang tak berujung." Ia menegaskan, "Kita tidak boleh membuang pelajaran dari 81 tahun terakhir."

Wali Kota Nagasaki, Shiro Suzuki, yang merupakan penyintas generasi kedua, dalam pidatonya yang berapi-api pada peringatan di Nagasaki, mengingatkan bahwa "semakin Anda mengandalkan pencegahan nuklir, semakin besar risiko perang nuklir." Namun, Heigo Sato, pakar keamanan dan profesor di Universitas Takushoku, berpendapat sebaliknya. Ia menilai bahwa menutup diskusi tentang pencegahan nuklir di tengah perubahan cepat lingkungan keamanan internasional akan berdampak jangka panjang, dan gagasan kepemilikan senjata nuklir "harus didiskusikan."

Pemerintahan Takaichi dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk mengkaji ulang Tiga Prinsip Non-Nuklir. Langkah ini, jika terwujud, akan menjadi perubahan haluan yang dramatis bagi Jepang, yang selama ini menjadi satu-satunya negara yang pernah merasakan dahsyatnya bom atom. Jiro Hamasumi, Sekretaris Jenderal Konfederasi Jepang untuk Penderita Bom A dan H (Nihon Hidankyo), mendesak para politisi yang mendukung kepemilikan senjata nuklir untuk "menggunakan imajinasi mereka untuk membayangkan kehancuran yang akan terjadi jika senjata tersebut digunakan."

Di tengah tekanan untuk memiliki senjata nuklir, kelompok anti-nuklir seperti Nihon Hidankyo dan Gensuikin terus mendesak pemerintah Jepang untuk menandatangani dan meratifikasi Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir. Namun, Jepang belum menandatangani perjanjian tersebut karena bertentangan dengan kebijakan perlindungan yang mengandalkan payung nuklir Amerika Serikat. Keputusan ini memicu tuntutan agar pemerintah setidaknya menghadiri konferensi tinjauan pertama perjanjian pada November mendatang. Tani menilai kehadiran sebagai pengamat "tidak cukup" dan mendesak Jepang untuk menandatangani serta meratifikasi perjanjian tersebut.

Meskipun kekuatan nuklir dunia belum menandatangani perjanjian yang mulai berlaku pada 2021 itu, lebih dari 70 negara telah meratifikasinya. Namun, bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki relevansi yang signifikan. Sebagai negara yang aktif memperjuangkan perdamaian dunia dan pernah menjadi tuan rumah Konferensi Asia-Afrika yang melahirkan Dasasila Bandung, Indonesia memiliki kepentingan untuk mendorong norma global anti-nuklir. Sikap Jepang dalam perdebatan ini akan menjadi barometer bagi komitmen negara-negara di kawasan terhadap non-proliferasi dan perlucutan senjata.

Sementara itu, upaya untuk mewariskan memori tragedi bom atom kepada generasi muda semakin mendesak. Dengan jumlah hibakusha yang terus berkurang dan usia rata-rata mereka yang melebihi 86 tahun, peran mereka dalam menyampaikan pesan perdamaian menjadi semakin terbatas. Hamasumi mengakui, "Peran hibakusha belum selesai, tetapi kita harus mulai berbicara tentang bagaimana mengubah aktivitas kita ke depan. Ada batas untuk terus mengandalkan hibakusha."

Menjelang peringatan 100 tahun bom atom yang tinggal kurang dari dua dekade lagi, ketika sebagian besar penyintas diperkirakan telah tiada, Gensuikin mengambil langkah inovatif. Untuk pertama kalinya, mereka memberikan porsi penuh dalam Konferensi Dunia Peringatan Bom Atom Hiroshima dan Nagasaki kepada delegasi muda berusia 20-an. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan bahwa pesan perdamaian tetap hidup di tangan generasi penerus. Tani menekankan, "Setiap orang harus menjadi pihak yang terlibat langsung. Ketika kita berpikir bahwa situasi ini bukan lagi hanya menimpa orang-orang tertentu, itu berarti Anda dan saya juga terlibat."

William Patrick White, warga Amerika Serikat yang kini tinggal di Prefektur Yamaguchi, menyoroti pentingnya peringatan ini untuk menyebarkan pesan dunia tanpa nuklir. "Pesan ini perlu disampaikan terus-menerus, bahkan jika tidak banyak mengubah keadaan," ujarnya. "Pesan ini lebih relevan hari ini daripada sebelumnya."

Ke depan, Jepang berada di persimpangan yang menentukan. Apakah negara ini akan tetap setia pada prinsip non-nuklir yang telah menjadi identitasnya, atau justru tergoda untuk bergabung dalam perlombaan senjata yang semakin intensif? Keputusan ini tidak hanya akan menentukan masa depan keamanan Jepang, tetapi juga akan mempengaruhi stabilitas kawasan Asia Timur dan kredibilitas upaya global untuk mewujudkan dunia yang bebas dari senjata nuklir. Satu hal yang pasti: suara para hibakusha, meskipun semakin senyap, tetap menjadi pengingat yang kuat akan harga yang harus dibayar jika umat manusia gagal belajar dari sejarah.