Nagasaki Peringati 81 Tahun Bom Atom: Seruan Pelucutan Senjata Nuklir Kian Mendesak di Tengah Gagalnya NPT

Nagasaki, Jepang, menggelar upacara peringatan 81 tahun tragedi bom atom yang menewaskan puluhan ribu warga sipil, sekaligus menjadi panggung bagi desakan global untuk menghentikan perlombaan senjata nuklir yang kian memanas di tengah gagalnya perundingan internasional. Momentum tahunan ini tidak hanya mengenang masa lalu, tetapi juga menjadi cermin bagi kebuntuan diplomasi nuklir yang berlangsung hingga hari ini.

Wali Kota Nagasaki, Shiro Suzuki, dalam pidatonya di hadapan para pejabat dan korban selamat, menegaskan bahwa umat manusia tidak mungkin hidup berdampingan dengan senjata pemusnah massal. Ia mendesak para pemimpin dunia untuk berani mengambil langkah nyata menuju pelucutan senjata, bukan sekadar retorika. Upacara yang berlangsung pada pukul 11.02 waktu setempat itu bertepatan dengan detik-detik jatuhnya bom "Fat Man" pada 9 Agustus 1945, tiga hari setelah Hiroshima dihantam bom "Little Boy".

Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, yang turut hadir, kembali menegaskan komitmen pemerintahannya terhadap tiga prinsip non-nuklir: tidak memproduksi, tidak memiliki, dan tidak mengizinkan senjata nuklir masuk ke wilayah Jepang. Namun, pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya tekanan dari sejumlah kalangan yang meminta Jepang mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut, terutama dengan menguatnya kekuatan nuklir di kawasan Asia Timur dan dinamika geopolitik yang tidak menentu.

Ketegangan itu diperparah oleh kegagalan konferensi peninjauan Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) yang digelar pada Mei lalu di New York. Untuk ketiga kalinya secara beruntun, forum lima tahunan tersebut gagal mencapai konsensus, meski telah berlangsung selama satu bulan penuh. Kebuntuan ini menunjukkan bahwa komitmen negara-negara pemilik senjata nuklir untuk melucuti persenjataannya masih jauh dari harapan, sementara negara-negara non-nuklir semakin frustrasi dengan lambatnya kemajuan.

Bagi Indonesia, isu ini memiliki resonansi yang kuat. Sebagai negara yang pernah merasakan pahitnya konflik dan aktif dalam berbagai forum perdamaian dunia, Indonesia konsisten menyuarakan pentingnya kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara melalui Traktat Bangkok. Namun, dengan adanya kekuatan besar yang masih enggan meratifikasi protokol traktat tersebut, efektivitasnya dipertanyakan. Kegagalan NPT semakin menegaskan bahwa arsitektur non-proliferasi global sedang berada di titik kritis, dan negara-negara seperti Indonesia perlu memperkuat suara kolektif untuk mendorong disarmament yang nyata.

Di balik angka-angka statistik, ada kisah kemanusiaan yang terus hidup. Para hibakusha, yang kini rata-rata berusia 86 tahun, masih berjuang untuk menyampaikan kesaksian mereka kepada generasi muda. Namun waktu semakin sempit. Setiap tahun, jumlah saksi hidup berkurang, dan dengan mereka, memori langsung tentang kengerian perang nuklir ikut memudar. Upaya pelestarian memori ini menjadi semakin genting, terutama ketika dunia justru bergerak ke arah modernisasi senjata nuklir daripada penghentiannya.

Peringatan tahun ini juga menjadi pengingat bahwa ancaman nuklir bukan sekadar isu masa lalu. Di tengah perang di Ukraina dan meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea, retorika penggunaan senjata nuklir kembali mencuat. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dalam pernyataan yang dibacakan pada upacara tersebut, diperkirakan akan kembali mengingatkan bahwa dunia saat ini berada dalam kondisi paling berbahaya sejak Perang Dingin. Namun, tanpa adanya kemauan politik dari negara-negara pemilik senjata nuklir, peringatan semacam ini hanya akan menjadi ritual tahunan tanpa dampak nyata.

Pertanyaan yang menggantung adalah: akankah kegagalan NPT yang berulang kali ini menjadi pemicu bagi lahirnya inisiatif baru yang lebih efektif, atau justru mempercepat fragmentasi rezim non-proliferasi yang ada? Bagi Indonesia dan negara-negara non-nuklir lainnya, jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah mereka akan terus bergantung pada janji-janji kosong, atau mulai membangun koalisi yang lebih tegas untuk menekan negara-negara besar. Momentum peringatan ini, semoga, tidak hanya menjadi nostalgia sejarah, tetapi juga menjadi titik tolak untuk aksi nyata.