Iran Yakin Menang di Selat Hormuz, tetapi Strategi Ini Bisa Menjadi Bumerang

Pemerintah Iran meyakini bahwa tekanan militer yang mereka lancarkan di Selat Hormuz pada akhirnya akan memaksa Amerika Serikat menyerah dan mengakui kendali Teheran atas jalur pelayaran paling vital bagi pasokan energi dunia. Kalkulasi ini berangkat dari keyakinan bahwa waktu berada di pihak mereka, mengingat berbagai kelemahan strategis AS yang mereka amati sejak perang berkecamuk.

Para pengambil keputusan di Teheran membaca sejumlah celah yang mereka nilai menguntungkan: stok rudal pencegat AS yang kian menipis, perang yang tidak populer di kalangan publik Amerika, serta tekanan inflasi harga energi menjelang pemilu kongres November. Mereka juga memperhitungkan bahwa upaya membuka paksa selat tersebut akan memakan biaya besar dan berisiko menyeret pasukan darat AS ke medan konflik. Belum lagi, sekutu mereka di Yaman, kelompok Houthi, dapat memperluas perang dan mengganggu jalur perdagangan lain.

Di sisi lain, Washington terus menekankan keberhasilan serangan yang melumpuhkan pimpinan tertinggi Iran, angkatan laut, dan angkatan udaranya. Presiden AS Donald Trump berganti-ganti antara ancaman eskalasi dan pernyataan bahwa perundingan berjalan baik. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa perang yang semula diprediksi berlangsung singkat justru berlarut-larut, mengingatkan bahwa konflik jarang berakhir sesuai rencana.

Teheran kini mengklaim hampir mencapai kesepakatan dengan Oman untuk mengelola selat yang memisahkan kedua negara itu. Namun, pada Sabtu lalu, juru bicara pemerintah Iran menegaskan selat tidak akan dibuka sebelum AS mengubah perilakunya: mengakhiri perang secara permanen, mencabut blokade laut di pelabuhan Iran, menarik pasukan dari kawasan, membayar kompensasi penuh atas kerusakan perang, mencabut sanksi, dan membebaskan aset beku tanpa syarat. Jika kesepakatan dengan Oman terwujud, kontrol Teheran atas jalur air yang sebelumnya terbuka bagi lalu lintas internasional—yang mengangkut seperlima minyak dan gas dunia—akan menjadi formal.

Bagi analis seperti Abdolreza Davari, yang pernah menjadi penasihat presiden Mahmoud Ahmadinejad, kontrol efektif atas selat tersebut memberikan pengaruh besar bagi Iran dalam berhadapan dengan AS dan negara-negara kawasan. "Lebih dari sekadar pendapatan, Iran ingin menegaskan manajemen dan kedaulatannya atas selat," ujarnya. Sementara itu, Mostafa Najafi, analis keamanan di Teheran, menyebut selat ini telah menjadi tuas strategis bagi Iran untuk mempertahankan keseimbangan kekuatan regional dan membentuk ulang aturan keamanan di Teluk Persia.

Langkah Iran ini jelas mengancam norma kebebasan navigasi yang selama ini dijunjung tinggi. China, yang membeli minyak dari Iran dan memiliki pengaruh di negara itu, pada Mei lalu masih menyerukan pemulihan "lalu lintas normal dan aman" di selat tersebut. Namun, Teheran tampaknya tidak bergeming. Mahdi Mohammadi, penasihat negosiator utama Iran, bahkan menulis di media sosial bahwa "Iran mengejar kekalahan musuh, bukan kesepakatan." Sikap ini dipertegas oleh pernyataan komando militer gabungan Iran yang menyebut selat itu sebagai "garis merah yang tak dapat dipatahkan".

Konflik di Selat Hormuz juga telah menggeser isu nuklir Iran ke posisi yang lebih marginal. Rahman Ghahremanpour, analis berbasis di Iran, menilai bahwa pengendalian selat memberikan keuntungan bagi Iran jika perundingan nuklir kembali digelar. Namun, ia juga mengingatkan bahwa strategi ini bisa menjadi bumerang. Ekonomi Iran sudah babak belur akibat serangan AS-Israel dan blokade laut; inflasi pangan mencapai tiga digit. Pada Desember lalu, krisis mata uang memicu gelombang protes terbesar dalam sejarah Republik Islam, yang ditindas dengan darah. Jika kondisi ekonomi terus memburuk, kekacauan domestik bisa kembali terjadi.

Mohammad Javad Zarif, arsitek kesepakatan nuklir 2015, melihat adanya "jendela diplomasi yang luar biasa" dari pencapaian perang Iran, tetapi ia memperingatkan bahwa tanpa kesepakatan segera, pemulihan ekonomi akan sulit dan risiko kerusuhan internal atau agresi baru, terutama setelah pemilu AS, tidak bisa dikesampingkan. Pertanyaannya kini: akankah Iran mampu mempertahankan tekanan ini tanpa memicu kehancuran di dalam negeri, atau justru terpaksa bernegosiasi dari posisi yang lebih lemah? Bagi Indonesia, yang sangat bergantung pada stabilitas pasokan energi global, ketegangan di Selat Hormuz bukan sekadar konflik jauh—ia berpotensi mempengaruhi harga BBM dan stabilitas ekonomi nasional.