Turis Asing Serbu Gedung Parlemen Jepang, Capai Rekor 13.697 Orang pada 2025

Gedung Parlemen Jepang, yang selama ini identik dengan ruang politik tertutup, kini menjelma menjadi destinasi wisata yang semakin diminati turis mancanegara. Data resmi dari kedua kamar legislatif menunjukkan bahwa pada 2025, jumlah pengunjung asing mencapai 13.697 orang, angka tertinggi sejak pencatatan dimulai pada 1993. Lonjakan ini hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya yang hanya 7.261 orang, seiring dengan rekor kedatangan wisatawan asing ke Jepang yang menembus 42,7 juta orang.

Fenomena ini tidak hanya mencerminkan pulihnya sektor pariwisata Jepang pasca-pandemi, tetapi juga menunjukkan pergeseran minat wisatawan terhadap destinasi yang sebelumnya tidak lazim. Gedung Parlemen, yang terletak di pusat Tokyo, kini menjadi daya tarik tersendiri. Seorang pejabat Diet mengungkapkan bahwa kedekatan gedung dengan distrik Ginza dan Akasaka, yang kaya akan atraksi wisata, menjadi salah satu faktor utama meningkatnya kunjungan. Selain itu, ketersediaan tur berpemandu dalam bahasa Inggris di kamar bawah semakin memudahkan wisatawan asing untuk menjelajahi bangunan bersejarah ini.

Data menunjukkan bahwa total pengunjung, termasuk warga Jepang, pernah mencapai puncak 1 juta pada 2013, namun umumnya berfluktuasi antara 600.000 hingga 900.000 per tahun. Setelah anjlok drastis menjadi sekitar 80.000 pada 2021 akibat pandemi, angka tersebut perlahan pulih dan mencapai sekitar 735.000 pada tahun lalu. Menariknya, proporsi wisatawan asing juga mencatat rekor baru, yaitu 1,86 persen dari total pengunjung, melampaui rekor sebelumnya pada 2005 dan 2007 yang masing-masing hanya sekitar 10.000 orang.

Bagi Indonesia, fenomena ini menawarkan pelajaran berharga. Pariwisata Indonesia yang juga mengandalkan kunjungan mancanegara dapat mengambil inspirasi dari strategi Jepang dalam membuka akses ke gedung-gedung bersejarah dan institusi publik. Meskipun Gedung Parlemen Indonesia tidak seterbuka Jepang, tren ini menunjukkan bahwa wisatawan modern mencari pengalaman yang lebih mendalam, termasuk menjelajahi simbol-simbol demokrasi dan sejarah. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pariwisata, bukan hanya dari segi kuantitas, tetapi juga pengalaman yang ditawarkan.

Ke depan, pertanyaannya adalah apakah Jepang akan mampu mempertahankan tren ini atau justru menghadapi tantangan seperti overtourism yang mulai mengemuka di berbagai destinasi. Dengan semakin banyaknya wisatawan yang ingin merasakan atmosfer politik Jepang, pihak pengelola perlu memastikan keseimbangan antara keterbukaan dan kelancaran fungsi legislatif. Sementara itu, bagi Indonesia, momen ini menjadi pengingat bahwa pariwisata tidak selalu harus berpusat pada alam atau hiburan, tetapi juga dapat merangkul aspek budaya dan sejarah yang selama ini kurang dieksplorasi.