Blokade Selat Hormuz Berlanjut: Iran Buka Syarat Baru, Trump Pilih Bertahan

Ketegangan di Selat Hormuz kembali memuncak setelah Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) menegaskan bahwa mereka tidak akan membuka kembali jalur pelayaran strategis tersebut hingga Amerika Serikat memenuhi daftar tuntutan, termasuk pembayaran kompensasi atas kerusakan akibat perang. Sikap ini mengirim gelombang kejut ke pasar energi global, mengingat selat tersebut merupakan jalur transit sekitar 20% pasokan minyak dunia.

Sejak konflik berkepanjangan, Iran telah memberlakukan blokade efektif di perairan yang sebelumnya bebas dilalui. Teheran bahkan berencana menarik biaya tol untuk setiap kapal yang melintas, sebuah langkah yang memicu protes dari berbagai negara. Serangan berulang terhadap kapal tanker yang dianggap mencoba menghindari rute yang ditetapkan Iran telah menggagalkan gencatan senjata April lalu, dan mediator kini mendesak kedua belah pihak untuk kembali pada memorandum Juni yang menjadi landasan perundingan damai.

Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, melalui kantor berita Tasnim, merilis daftar kondisi pada Sabtu (8/8) yang mencakup penghentian perang di semua lini, pencabutan blokade balik AS terhadap pelabuhan Iran, pengakhiran sanksi, pembebasan aset beku, serta kompensasi atas kerusakan perang. Tuntutan ini sejalan dengan isi memorandum Juni yang juga mencakup pembentukan dana rekonstruksi senilai US$300 miliar untuk Iran. IRGC menegaskan bahwa strategi mereka adalah mempertahankan blokade "sampai musuh menerima semua kondisi kami. Selat ini kini menjadi medan perang bagi kami, bukan sekadar jalur air."

Di tengah kebuntuan ini, Presiden AS Donald Trump justru memilih pendekatan yang lebih tenang. Dalam wawancara dengan Axios, ia mengaku "low-keying it" atau menahan diri, dengan keyakinan bahwa tekanan ekonomi akan memaksa Iran menyerah. "Kami hanya semi-bernegosiasi dengan mereka. Kami hanya mengamati Iran dengan inflasi besar dan fakta bahwa mereka tidak punya uang," ujarnya. "Ini seperti permainan catur." Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa Teheran hanya "bertukar pesan" dengan AS melalui perantara.

Dampak blokade sudah terasa nyata. Lalu lintas kapal melalui Hormuz menurun drastis, dengan setidaknya satu kapal tanker diserang pada Sabtu. Oman, yang selama ini menjadi penengah, mengutuk serangan berulang tersebut tanpa menyebut Iran secara langsung. Muscat menegaskan bahwa negosiasi mengenai pengaturan navigasi di Selat Hormuz masih berlangsung, dan memperingatkan agar tidak ada tindakan yang dapat membahayakan kemajuan. Araghchi mengungkapkan bahwa diskusi dengan Oman soal pengelolaan selat "mendekati tahap akhir".

Eskalasi tidak hanya terjadi di Teluk. Sekutu Iran, kelompok Houthi di Yaman, telah mendeklarasikan blokade maritim paralel terhadap pelabuhan Saudi di Laut Merah. Pada Minggu, Houthi mengumumkan serangan terhadap fasilitas minyak Saudi di pesisir Laut Merah, setelah kerajaan mengaku berhasil memadamkan api di lokasi tersebut. Serangan ini menandai runtuhnya gencatan senjata yang didukung PBB sejak 2022. Di kota Mokha yang dikuasai pemerintah, serangan Houthi menewaskan tiga warga sipil dan delapan personel militer, serta melukai 32 orang lainnya.

Konflik ini menjadi ujian berat bagi Arab Saudi, yang selama ini dikenal sebagai oasis stabilitas di kawasan. Ambisi diversifikasi ekonomi kerajaan, yang digagas melalui Visi 2030, kini terancam oleh ketidakpastian keamanan. Sebagai respons, Riyadh menandatangani perjanjian pertahanan bersama dengan Turki dan Pakistan pada Jumat, yang mencakup klausul ala NATO: serangan terhadap satu negara dianggap sebagai serangan terhadap semua. Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, bahkan menyatakan harapannya agar Mesir ikut bergabung, menyebutnya sebagai "mitra alami dalam semua isu". Meski demikian, Fidan menegaskan bahwa perjanjian itu tidak ditujukan kepada negara tertentu, dan Pakistan menyebutnya sebagai upaya "memperkuat pencegahan kolektif".

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi langsung. Sebagai negara pengimpor minyak, setiap gangguan di Selat Hormuz berpotensi mendongkrak harga energi domestik dan memperberat beban APBN. Lebih jauh, ketegangan di Timur Tengah dapat memicu gejolak pasar keuangan global, yang pada gilirannya memengaruhi nilai tukar rupiah dan iklim investasi. Pemerintah Indonesia perlu mencermati perkembangan ini dan menyiapkan langkah antisipatif, seperti diversifikasi sumber impor minyak dan penguatan cadangan energi nasional.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah: akankah strategi bertahan Trump berhasil memaksa Iran bertekuk lutut, atau justru memicu konflik yang lebih luas? Dengan negosiasi yang masih alot dan aliansi baru yang terbentuk, kawasan ini berada di ujung tanduk. Satu hal yang pasti: stabilitas Selat Hormuz bukan hanya soal geopolitik, melainkan juga soal harga BBM di SPBU Indonesia.